PRIORITAS, 20/6/25 (Bangkok): Kebocoran pembicaraan rahasia pejabat tinggi negara, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di Thailand.
Jika rencana pasukan Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke pemberontak Houthi di Yaman, 15 Maret 2025 sempat bocor, kali ini Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dituntut mundur dari jabatannya, karena panggilan telepon rahasianya soal pertikaian perbatasan dengan Kamboja bocor ke publik.
Menurut The Independent, seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Jumat (20/6/25), rekaman pembicaraan Paetongtarn dengan mantan diktator Kamboja, Hun Sen, bocor dan tersebar di masyarakat.
Kini wanita yang PM Thailand sejak 16 Agustus 2024 itu, merasa tertekan, apalagi akibat sebuah panggilan telepon yang bocor itu, telah mendorong pemerintahannya yang rapuh ke ambang kehancuran, karena partai terbesar kedua di pemerintahannya keluar dari koalisi.
Yang sangat riskan, dalam pembicaraan yang bocor itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra terdengar menyalahkan militernya sendiri atas perselisihan dengan Kamboja yang memicu pertikaian politik besar.
Rekaman telepon yang bocor dan menyebar di Thailand pada hari Rabu itu, memicu kemarahan publik sehingga mendorong pemerintahan koalisi ke ambang kehancuran.
Bocor di Kamboja
Sebenarnya percakapan pribadi selama 17 menit antara PM Thailand Paetongtarn dan mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen tersebut, bocor pada hari Minggu setelah pemimpin Kamboja itu membagikannya kepada 80 politisi.
Hun Sen kemudian menggunakan Facebook pada hari Rabu untuk membagikan seluruh percakapan selama 17 menit tersebut untuk menghindari kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran dalam masalah resmi.
Selama panggilan telepon tersebut, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”.
Mereka berdiskusi melalui penerjemah apakah mereka harus mencabut pembatasan perbatasan yang diberlakukan setelah bentrokan mematikan tersebut.
Thailand dan Kamboja sudah lama berseteru soal wilayah kecil ‘tak bertuan’ di sepanjang perbatasan. Pada 28 Mei lalu, angkatan bersenjata kedua negara saling baku tembak dan megakibatkan satu tentara Kamboja tewas.
PM Paetongtarn juga meminta agar Hun Sen mengabaikan “pihak yang berseberangan”, sebuah referensi yang tampaknya ditujukan kepada militer Thailand.
Dia mengatakan mereka berusaha terlihat “keren” dengan membuat pernyataan yang tidak menguntungkan siapa pun.
“Katakan padanya bahwa jika dia menginginkan sesuatu, dia bisa mengatakannya dan kami akan mengaturnya untuknya,” kata Paetongtarn kepada penerjemah Thailand untuk disampaikan kepada Hun Sen.
PM Minta maaf
Pada hari Kamis, puluhan pengunjuk rasa nasionalis berkumpul di sekitar Gedung Pemerintah, mengibarkan bendera nasional Thailand dan membawa spanduk, yang menyerukan agar Paetongtarn Shinawatra mengundurkan diri.
PM Paetongtarn Shinawatra pada hari Kamis meminta maaf atas percakapan telepon tersebut.
Ia mengatakan panggilan telepon itu dilakukan dari telepon pribadinya dan ia tidak tahu percakapan itu akan direkam dan dipublikasikan.
Ia mengatakan pemerintah siap mendukung militer negara itu dengan segala cara.
Paetongtarm juga membela “pernyataan simpatik dan nada yang lebih lembut” selama panggilan telepon sebagai bagian dari strategi negosiasi untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
“Itu hanya teknik negosiasi. Saya bersikap dengan tujuan menjaga perdamaian dan kedaulatan kita,” kata Paetongtarn.
“Sekarang jelas bahwa keinginannya (Hun Sen) yang sebenarnya adalah untuk meraih popularitas di negaranya tanpa mempedulikan dampaknya pada hubungan bilateral”, tambah Paetongtarn.
PM Thailand juga mengatakan tidak akan lagi terlibat dalam pembicaraan pribadi dengan Hun Sen, karena ia tidak dapat mempercayainya.
“Sekarang jelas bahwa yang ia pedulikan hanyalah popularitasnya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dengan negara lain,” ujarnya.
Thailand terlihat lemah
Para kritikus dan anggota parlemen, baik dalam koalisinya maupun di partai oposisi di Thailand, secara khusus mengecam perdana menteri Paetongtarn, karena memanggil “paman” sebagai upaya untuk menyenangkan Hun Sen dan mengatakan hal itu membuat Thailand terlihat lemah.
Kecaman ini muncul sebagai titik api terbaru di tengah ketidakpuasan yang meningkat terhadap pemerintahan Paetongtarn dan keluarganya yang berkuasa.
Paetongtarn adalah putri bungsu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, tokoh dominan dalam politik Thailand selama lebih dari 20 tahun.
Permintaan maaf dan penjelasan PM Paetongtarn selanjutnya tidak banyak membantu meredakan kemarahan publik Thailand.
Tuntut pemilu baru
Beberapa jam setelah kebocoran tersebut, partai Bhumjaithai, mitra terbesar dalam koalisi yang berkuasa pimpinan Paetongtarn, memutuskan untuk berpisah akibat panggilan telepon yang bocor tersebut.
Pernyataan partai tersebut mengatakan rekaman itu memberikan dampak pada kedaulatan, wilayah, kepentingan, dan militer Thailand.
Partai tersebut meminta agar Paetongtarn bertanggung jawab atas hilangnya martabat nasional, kehormatan, dan penghargaan rakyat serta militer di Thailand.
Kepergian Bhumjaithai meninggalkan koalisi 10 partai dengan 255 kursi, tepat di atas mayoritas dari 500 kursi di DPR.
Pemimpin oposisi Natthaphong Ruengpanyawut dari Partai Rakyat meminta Paetongtarn untuk membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru.
Ruengpanyawut mengatakan panggilan telepon yang bocor itu, adalah hal terakhir yang menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan PM Paetongtarn.
Khawatir kudeta militer
Keluarga Shinawatra dan Hun Sen dari Kamboja telah lama bersahabat. Ayah PM Paetongtarn, Thaksin dan Hun Sen dilaporkan menganggap satu sama lain sebagai “saudara baptis.”
Beberapa senator mengatakan mereka akan mengajukan mosi untuk memakzulkannya, dan beberapa individu lainnya juga mengajukan pengaduan atas masalah tersebut kepada lembaga penegak hukum.
Komentar PM Paetongtarn untuk pimpinan militer negara Thailand, juga telah memunculkan kekhawatiran akan potensi kudeta militer di negara yang memiliki sejarah panjang pemerintahan militer.
Ayah PM Paetongtarn digulingkan dalam kudeta pada tahun 2006, dan saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, menjadi perdana menteri pada tahun 2011 namun digulingkan kudeta militer pada tahun 2014.
Militer Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka ingin masyarakat tetap percaya pada komitmen teguh Angkatan Darat Kerajaan Thailand terhadap monarki konstitusional.
Termasuk kesiapannya untuk melaksanakan mandat konstitusional, melindungi kedaulatan nasional melalui kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan yang mapan.(P-Jeffry W)
