PRIORITAS, 6/6/25 (Batam): Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Informasi yang diperoleh dari Diskominfo Kota Batam, Jumat (6/6/25) menyebut MoU yang ditandatangani pada pada Rabu (4/6/25) ini berlangsung di Balairungsari, Lantai 3 Gedung Bida Utama BP Batam.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam/Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta disaksikan oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BPS RI dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan publik.
“Seluruh kebijakan publik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan data yang valid dan terpercaya. Itulah sebabnya kami sangat menghargai peran BPS sebagai lembaga kredibel dalam menyajikan data statistik nasional,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa MoU ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan Pemkot dan BP Batam berbasis pada data yang mutakhir dan valid, guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran.
Amsakar juga menyebut pembaruan data secara berkala sangat penting, khususnya untuk isu strategis seperti energi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan investasi. Ia menargetkan agar data-data tersebut dapat diperbarui secara triwulanan.
“Bekerja tanpa data ibarat berjalan dalam kegelapan. Kami tidak ingin MoU ini sekadar seremonial. Kami siap langsung bergerak cepat dan telah membentuk tim teknis khusus untuk mendukung pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Data fondasi kebijakan
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data.
“Ini menjadi awal dari sinergi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Data adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. Tanpa data, kita seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya,” ungkap Amalia.
Amalia juga menyatakan komitmen BPS RI untuk mendukung proses ini secara maksimal, serta mendorong sinergi lintas sektor guna mewujudkan satu basis data nasional yang terpadu, sesuai arahan Presiden RI.
Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan pengumpulan, pembaruan, dan pemanfaatan data pembangunan di Batam akan semakin terintegrasi, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(P-Jeff K)
