PRIORITAS, 19/8/25 (Jakarta): Pemerintah memastikan tak akan mengenakan pajak baru pada 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan langkah itu untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong reformasi perpajakan.
Ia menilai target penerimaan pajak tahun depan cukup menantang. Penerimaan negara ditetapkan Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, penerimaan pajak dipatok Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut berarti pertumbuhan 13,5 persen.
“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (19/8/2025).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memilih strategi efisiensi internal dan reformasi sistem perpajakan. Fokusnya pada optimalisasi pemungutan, memperluas basis wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp334,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak turun 4,7 persen menjadi Rp455 triliun. Penurunan terjadi karena berkurangnya dividen dari BUMN.
RAPBN 2026 prioritaskan delapan program
RAPBN 2026 mengatur delapan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus. Upaya dilakukan melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi, serta skema pembiayaan murah untuk petani.
Di sektor energi, pemerintah mempercepat transisi ke energi bersih. Program diarahkan ke pengembangan surya, hidro, dan panas bumi, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan menjangkau 82,9 juta penerima. Kelompok sasaran mencakup siswa, ibu hamil, dan balita.
Alokasi terbesar diarahkan ke pendidikan dengan anggaran Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN. Pemerintah menggunakan dana ini untuk meningkatkan kualitas guru dan mengembangkan pendidikan vokasi.
Sektor kesehatan tetap mendapat prioritas dengan perluasan layanan JKN, revitalisasi rumah sakit, dan percepatan penurunan stunting.
Pemerintah juga mendorong pembangunan desa melalui Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan pembiayaan murah dari Bank Himbara.
Di bidang pertahanan, pemerintah menargetkan modernisasi alutsista serta penguatan industri strategis nasional. Sementara di sektor investasi, lembaga Danantara mendapat mandat memperkuat investasi produktif sekaligus menyalurkan 770 ribu unit rumah terjangkau. (P-Khalied M)
