PRIORITAS, 17/2/25 (Jakarta): Pelantikan serentak kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam acara ini, Presiden RI, Prabowo Subianto diagendakan akan melantik sebanyak 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota.
Informasi yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, rangkaian agenda pelantikan dimulai 19 Februari 2025, dengan pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih sebagai persiapan pengambilan sumpah jabatan.
“Ya (dilaksanakan gladi) begitu,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ketika dikonfirmasi media di Jakarta, Senin (17/2/25).
Selanjutnya, 20 Februari 2025 dengan acara pelantikan secara resmi kepala daerah terpilih. Acara pelantikan secara resmi kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 ini akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Ketentuan Kehadiran
Setiap kepala daerah yang akan dilantik hanya diperkenankan membawa 4 orang, termasuk pasangan (suami/istri). Para kepala daerah akan berangkat dari kawasan Monas menuju Istana Kepresidenan menggunakan bus yang telah disediakan.
Pelantikan kepala daerah kemungkinan akan diikuti dengan pelantikan para Ketua Tim Penggerak PKK oleh Ibu Tri Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal yang sama.
Agenda Pasca-Pelantikan
Usai dilantik, sebanyak 505 kepala daerah terpilih dijadwalkan akan mengikuti pembekalan khusus oleh presiden atau retret. Pelaksanaan retret kepala daerah ini dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Bima Arya mengungkapkan, pembicara pada retret tersebut sebagian besar merupakan tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, terdapat sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara dalam kegiatan tersebut.
“Kali ini, pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara, dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata Bima kepada awak media, Minggu (16/2/25).
Bima melanjutkan, terdapat lima pokok pembekalan dalam retret tersebut. Pertama, pemahaman tugas pokok karena tidak semua kepala daerah berlatar belakang politik pemerintahan. Kedua, pemahaman Astacita atau delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah untuk mempermudah koordinasi di masa mendatang. Keempat, pengelolaan anggaran yang akan dibekali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian. Kelima, materi ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat peran kepala daerah sebagai pemersatu bangsa. (P-bwl)
