Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat reformulasi dan formulasi kebijakan hilirisasi, untuk mengoptimalkan beleid yang memberikan nilai tambah manufaktur tersebut bagi kemajuan Indonesia.
”Salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” kata Bahlil di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/24)
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam bentuk disertasinya saat sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI) dengan rincian yakni reformulasi kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH) agar pemerintah daerah menerima 30-45 persen penerimaan negara dari hilirisasi, serta formulasi kebijakan dukungan pembiayaan kepada pengusaha nasional.
“Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah, yah itu, perbankan nasional belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” ujar Bahlil.
Rekomendasi selanjutnya yakni reformulasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah, serta merumuskan kebijakan yang mendorong diversifikasi untuk investor pada jangka panjang pasca break event point (BEP).
Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. “Insya Allah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih,” ujarnya lagi.
Menurut dia, hilirisasi telah membawa banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. Seperti halnya pada hilirisasi nikel yang tercatat berkontribusi pada pangsa ekspor tahun 2017 hanya sebesar 3,3 miliar dolar AS, dan melonjak pada 2023 mencapai 33,5 miliar dolar AS.
Dilansir Antara, adapun Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk melanjutkan beleid hilirisasi yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode.
Dalam Visi dan Delapan Misi Asta Cita yang diterapkan Prabowo-Gibran, salah satunya menekankan keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Keberlanjutan beleid ini bakal berbasis pada pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sektor maritim.
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara salah satunya hilirisasi sumber daya alam yang ada agar bisa dinikmati oleh rakyat.
“Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” kata Prabowo ketika memberi sambutan pada acara Repnas National Conference di Jakarta, Senin (14/10/24). (P/bwl)
