PRIORITAS, 5/1/25 (Jakarta): Untuk kesekian kalinya keluar klarifikasi dari lembaga OCCRP terkait ‘dimunculkannya’ nama-nama nominasi tokoh dunia terkorup, salah satunya Joko Widodo, Presiden ke-7 RI. OCCRP dengan tegas menyatakan, tidak ada bukti yang menunjukkan Joko Widodo terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden.
Malah OCCRP mengakui, beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.
Dalam klarifikasi selanjutnya, pihak Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menyatakan, mereka tidak memiliki kendali soal siapa saja yang diusulkan masuk dalam daftar tokoh paling korup di dunia, termasuk munculnya nama mantan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar itu. Mereka juga mengklarifikasi, nominasi nama Jokowi tersebut tidak yang diajukan publik tidak didukung oleh bukti cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi besar.
Selanjutnya pihak OCCRP mengungkapkan, para tokoh dimasukkan ke dalam daftar “finalis” tersebut karena memperoleh dukungan Daring (data online) terbanyak dari seluruh dunia dan memiliki alasan untuk diikutsertakan, demikian OCCRP.
“Para juri menghargai nominasi warga negara,” ujar penerbit OCCRP, Drew Sullivan dalam pernyataan di situs web resmi organisasi itu.
Tidak didukung bukti kuat
Kendati begitu, mereka mengakui, dalam sejumlah kasus, nominasi yang diajukan publik tidak didukung oleh bukti cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan konsisten.
Disebut Sullivan, ada persepsi kuat di masyarakat tentang adanya korupsi meski bukti yang mendukung hal itu tidak selalu memadai.
“Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli,” tegasnya.
Tidak ada bukti Jokowi terkait tindakan korupsi
Selanjutnya OCCRP menyatakan, tidak ada bukti yang menunjukkan, Jokowi terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden.
Tetapi, kata organisasi itu, ada kelompok masyarakat sipil dan para pakar mengatakan, “pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan” komisi anti korupsi Indonesia atau KPK.
Selain itu, Jokowi juga dikritik oleh masyarakat luas karena “merusak lembaga Pemilu dan peradilan Indonesia,” menurut pernyataan itu.
Daftar tokoh paling korup disalahgunakan
Kemudian, OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.
Dinyatakan, tujuan mereka membuat daftar itu ialah “mengakui adanya kejahatan dan korupsi.”
Karena itu, OCCRP berjanji akan terus mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses nominasi. (P-jr)
