PRIORITAS, 18/4/25 (Naypyidaw): Pemerintah junta militer Myanmar membebaskan hampir 5.000 tahanan dalam amnesti tahun baru di negara tersebut. Namun tidak ada tanda-tanda pembebasan tokoh oposisi yang mendapat dukungan rakyat, Aung San Suu Kyi.
Menurut lembaga penyiaran negara MRTV, sebanyak 4.893 tahanan dibebaskan atas perintah Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin dewan militer yang berkuasa di negara itu. Demikian lapor media The Independent seperti dikutip Beritaprioritas.com, hari Jumat (18/4/25).
Sebanyak 13 warga negara asing lainnya akan dibebaskan dan dideportasi, sementara yang lainnya akan menerima pengurangan hukuman.
Mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau pelanggaran hukum terkait keamanan tidak termasuk dalam pengampunan.
Amnesti tersebut bertepatan dengan Thingyan, festival tahun baru tradisional di Myanmar dan di tengah masyarakat sedang berduka akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter, yang menewaskan lebih dari 3.600 orang.
Perayaan tahun ini berlangsung tenang, karena adanya masa berkabung nasional untuk para korban gempa bumi.
Tokoh politik
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi internasional, sebelumnya telah mendesak junta militer Myanmar, untuk memperluas amnesti kepada tahanan politik yang ditahan sejak kudeta 2021, termasuk Suu Kyi dan mantan presiden U Win Myint.
“Seiring dengan dimulainya musim perayaan Thingyan dan tahun baru yang dimulai pada hari Minggu di Myanmar, kami menyerukan upaya bersama untuk membantu mereka yang paling membutuhkan,” kata juru bicara kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani.
“Dengan semangat ini, kami menyerukan kepada militer untuk mengumumkan amnesti penuh bagi tahanan yang telah ditahan sejak Februari 2021, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint”, tambah Shamdasani.
Hingga Kamis malam belum ada konfirmasi sekitar 22.000 tahanan politik, yang ditahan di Myanmar termasuk di dalam amenesti tersebut.
Banyak dari mereka dipenjara karena melakukan protes damai beberapa bulan setelah kudeta berdasarkan undang-undang hasutan, yang umum digunakan pemerintah junta militer untuk menekan perbedaan pendapat.
Keluarga narapidana sudah berkumpul di luar Penjara Insein Yangon sejak Kamis pagi, dengan harapan melihat orang-orang yang mereka cintai dibebaskan. Pihak berwenang belum mengungkapkan berapa banyak narapidana yang dibebaskan dari fasilitas tersebut.
Perang saudara
Myanmar tetap berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi pada 1 Februari 2021, yang memicu protes massal dan berkembang menjadi perlawanan bersenjata hingga kini.
Negara ini sekarang dilanda perang saudara, dengan sebagian besar wilayah dikuasai kelompok pemberontak etnis dan pasukan pro-demokrasi.
Dalam pidato tahun baru yang disiarkan televisi, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan militer akan mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali di daerah-daerah, yang terkena dampak gempa bumi.
Junta militer dikritik karena menembaki daerah-daerah yang paling parah terkena bencana, meskipun kelompok pemberontak menyerukan gencatan senjata.(P-Jeffry W)
