PRIORITAS, 19/4/24 (Badung): Sehari jelang Musyawarah Nasional Perempuan ke-2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menghadiri dialog dengan para mitra INKLUSI. Dialog diadakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat 19 April 2024.
Melalui dialog itu, menteri yang juga berasal dari Bali itu ingin mendengarkan berbagai praktik baik yang telah dilakukan dalam mendampingi para perempuan akar rumput di Indonesia. “Kami mengharapkan pendampingan terbaik untuk perempuan dan anak di Indonesia, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal bisa menjadi perhatian kita semua,” kata Bintang.
Program INKLUSI di KemenPPPA dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, termasuk perempuan, anak, terlebih kaum marjinal yang terpinggirkan dan kaum disabilitas. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang kerap dirundung tindak kriminal seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
Ia mengungkapkan, dalam satu dekade terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sudah berada pada posisi tunggu di atas 70 poin. Namun kesenjangan masih terlihat di mana IPM laki-laki 76,73 poin, sedangkan IPM perempuan 70,31 poin.
Menurutnya, IPM perempuan menyumbang status IPM Indonesia yang ada pada peringkat 17 dari negara G20. Indeks kesetaraan gender atau IPG mengalami kenaikan, namun tidak signifikan. Dikatakannya, selama 10 tahun terakhir hanya IPG naik dari 89,52 menjadi 91,63 dan tetap peringkat 9 dari 10 negara ASEAN dan peringkat 16 dari negara G20.
Menteri Bintang menyoroti jumlah partisipasi perempuan dalam pencalonan pejabat eksekutif maupun legislatif yang hanya 30 persen. Padahal populasi perempuan di Indonesia mencapai separuh dari total jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 49,5 persen. “Kita masih belum mencapai kuota 30 persen. Kita setengah dari populasi Indonesia, kuota 30 persen harusnya bisa kita wujudkan,” ucapnya.
Lebih lanjut Bintang berharap dialog yang diadakan itu bisa membawa manfaat untuk mewujudkan tujuan dari Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 di Bali. Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 menjadi salah satu contoh praktik baik dan inisiatif yang sangat strategis untuk menyelesaikan isu sembilan agenda utama agenda utama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal.
Sebanyak sembilan agenda utama itu melingkupi topik kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, serta kekerasan pada perempuan dan anak. Munas akan diadakan Sabtu, 20 April 2024, di tempat yang sama. (P-ANTARA/hdt)
