Mentan Amran ungkap kerugian skandal beras tembus Rp99 triliun

Khalied Malvino
28 Jun 2025 10:01

2 minutes reading

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kanan), Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Helfi Assegaf (kedua kanan) dan pejabat lainnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/6/25). (Antara)

PRIORITAS, 28/6/25 (Jakarta): Skandal beras cacat menyeruak di tengah panen raya. Pemerintah mengklaim mayoritas beras di pasaran tak sesuai standar mutu, meski harga tetap tinggi. Dugaan pelanggaran ini memicu investigasi besar lintas lembaga.

“Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (28/6/25).

29 May 2025

Pemerintah, lanjutnya, memberikan tenggat waktu dua pekan kepada pihak pelanggar untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, pelaku akan dikenai sanksi pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

“Kami kasih waktu sampai 10 Juli. Setelah itu akan kami tindak sesuai UU Pangan,” tegas Mentan Amran, seperti dikutip dari Metrotvnews.com, Sabtu (28/6/25).

Mentan Amran menekankan, pihaknya telah menyerahkan laporan lengkap ke Kejaksaan Agung dan Polri. Satgas Pangan juga diterjunkan untuk menyisir rantai distribusi dan memastikan tidak ada pengulangan pelanggaran.

Pemerintah membuka kanal aduan publik dan mengajak masyarakat aktif melaporkan produk beras mencurigakan. Namun, belum ada kejelasan soal mekanisme perlindungan bagi konsumen yang telah dirugikan. (P-Khalied Malvino)