PRIORITAS, 15/7/25 (Kediri): Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta polisi dan jaksa mengusut dugaan pengoplosan beras premium yang merugikan negara hingga Rp99 triliun per tahun.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Mentan Amran saat menghadiri temu petani. Ia menegaskan, pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap para produsen yang curang.
“Tercatat ada 212 merek produsen beras premium yang melakukan praktek oplosan. Saat ini sudah puluhan produsen merek beras yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Kami tidak main-main dengan adanya kasus tersebut karena merugikan negara Rp 99 triliun lebih setiap tahunnya,” beber Mentan Amran di Kediri, Selasa (15/7/25).
Dia menilai kerugian yang muncul akibat praktik oplosan ini sudah masuk kategori serius. Ia menyebut praktik tersebut merusak pasar dan menurunkan kepercayaan publik.
Pemeriksaan oleh kepolisian masih berlangsung. Data awal menunjukkan adanya ratusan merek yang mencampurkan beras murah lalu menjualnya sebagai beras premium.
Soroti program prioritas
Mentan Amran juga menyoroti program swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Ia menyatakan keberhasilan panen menjadi bukti kebijakan pertanian mulai membuahkan hasil.
“Alhamdulillah panen padi tahun ini mencapai 46 juta ton, yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Tentunya kita akan terus mendampingi petani agar hasil panen terus meningkat,” ujar Amran, seperti dilansir Beritaprioritas dari Beritasatu.com, Rabu (16/7/25).
Ia mengungkapkan, pencapaian itu tak terlepas dari bantuan bibit dan pupuk. Pemerintah, kata Mentan Amran, terus mendukung petani melalui program pendampingan yang menyeluruh.
Selain soal beras, ia juga membahas rencana swasembada gula. Dalam acara tersebut, Mentan Amran mengajak petani tebu untuk meningkatkan produktivitas secara kolektif.
“Jawa Timur merupakan penyumbang gula nasional hingga 50% lebih karena luas lahan tebunya mencapai 265.000 hektare. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita semua harus berkolaborasi dan bekerja sama, agar target swasembada gula bisa terwujud,” tandasnya.
Ia kembali menegaskan, sinergi pemerintah dan petani menjadi kunci menuju swasembada. Kementan juga membuka ruang pengawasan publik atas rantai distribusi bahan pangan. (P-Khalied Malvino)
