PRIORITAS, 3/925 (Jakarta): Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025.
“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih Atal S. Depari di Jakarta, Rabu (3/9).
Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi didampingi Wakil Menteri Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya. Meutya berpesan agar kepengurusan PWI hasil Kongres Persatuan benar-benar mengedepankan rekonsiliasi dengan merangkul kepengurusan Hendry Ch. Bangun.
“Masukkan Pak Hendry agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesannya.
Meutya menilai terselenggaranya Kongres Persatuan PWI menjadi momentum penting setelah hampir dua tahun organisasi wartawan terbesar di Indonesia itu mengalami dualisme kepengurusan pasca-Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. Kongres kali ini terlaksana berkat dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, sementara Atal S. Depari dipercaya memimpin Dewan Kehormatan.
Menanggapi arahan Menkomdigi, Munir menegaskan bahwa kepengurusan baru akan mengakomodasi nama Hendry Ch. Bangun dan jajaran PWI hasil Kongres Bandung. “Nama Pak Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang tengah dirancang formatur,” jelasnya.
Munir menambahkan, formatur akan segera merampungkan susunan pengurus untuk kemudian mengurus pengesahan AHU ke Kementerian Hukum dan HAM. Pelantikan kepengurusan PWI periode 2025–2030 direncanakan berlangsung di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi menegaskan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan PWI dalam menjaga marwah jurnalisme nasional. “Kami ingin bersama PWI memastikan wartawan tetap profesional di tengah derasnya arus informasi, dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” pungkas Meutya Hafid. (P-bwl)
