Jakarta, 13/3/20 (SOLUSSInews.com) – Total belanja pemerintah yang sudah dianggarkan untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 mencapai Rp160 triliun, atau tepatnya Rp158,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Jumat (13/3/20).
Jumlah tersebut terdiri dari jumlah stimulus pertama yang diluncurkan 25 Februari 2020. Stimulus kedua yang diluncurkan 13 Maret 2020, dan juga pelebaran defisit anggaran dalam APBN hingga Rp125 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.
“Stimulus kedua totalnya di luar bea masuk itu Rp22,9 triliun. Ditambahkan kita ada pelebaran defisit anggaran sebesar 0,8 persen atau setara dengan Rp125 triliun, ditambah lagi dengan stimulus paket pertama yang sudah diluncurkan sebesar Rp10,3 triliun. Sehingga total paket yang dikeluarkan sekitar Rp160 triliun (Rp158,2 triliun). Ini semua yang dikeluarkan sampai sekarang dan kami terus mempelajari dampak dari Covid-19,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemko Perekonomian, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berbagai stimulus yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya meminimalisir dampak corona diperkirakan akan memicu pelebaran defisit APBN 2020 sekitar 0,8 persen, dari target awal 1,7 persen menjadi 2,5 persen.
“Kalau dari sisi APBN sebagai instrumen fiskal, kami melihat dan mungkin sudah melihat dan berencana bahwa APBN kita defisitnya akan meningkat menjadi 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto). Artinya fiskal kita memberikan stimulus sebesar 0,8 persen dari GDP original plan, nilainya itu Rp 125 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani.
Defisit yang lebih besar ini terjadi karena kondisi belanja tidak ditekan, tetapi penerimaan mengalami penurunan. “Belanja tidak direm, tapi penerimaan mengalami penurunan. Kita akan lihat bahwa APBN memberikan dampak suportif kepada ekonomi sebesar hampir 0,8 persen dari PDB sendiri,” kata Sri Mulyani.
Kurangi pembatasan ekspor-impor
Selain stimulus fiskal, pemerintah juga memberikan empat jenis stimulus nonfiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stimulus nonfiskal bertujuan memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor impor yang terganggu akibat wabah virus corona. Stimulus nonfiskal pertama berupa penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) aktivitas ekspor yang tujuannya meningkatkan daya saing. Dalam hal ini, dokumen health certificate serta v-legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor, kecuali diperlukan eksportir.
“Terdapat pengurangan lartas ekspor sebanyak 749 kode HS atau 55,19 persen dari total ekspor yang selama ini terkena larangan terbatas. 749 kode HS ini terdiri dari 443 kode HS pada komoditas ikan dan produk ikan, dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan,” papar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers tentang Stimulus Ekonomi Kedua Penanganan Dampak COVID-19, di gedung Kemko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Stimulus nonfiskal kedua yaitu penyederhanaan dan pengurangan jumlah lartas untuk aktivitas impor, khususnya bahan baku yang tujuannya meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku.
Menkee menjelaskan, stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen dan pada tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Selanjutnya akan diterapkan pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur.
Terkait duplikasi peraturan impor, pemerintah akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditi hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat dan makanan.
Ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders, yakni perusahaan-perusahaan terkait kegiatan ekspor impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Menkeu menjelaskan, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor yakni penerapan auto response dan auto approval untuk proses lartas, baik ekspor maupun impor, serta penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.
Hingga saat ini sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan authrized economic operator (AEO) dan 626 perusahaan yang tergolong mitra utama kepabeanan.
Stimulus nonfiskal keempat yaitu peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor, serta pengawasan melalui pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi.
“Roadmap NLE mencakup integrasi antara INSW, inaport, inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi,” jelas Sri Mulyani. (S-BS/jr)
