PRIORITAS, 11/6/25 (Tomohon, Sulut): Ada kebijakan simpatik dari Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut). Mulai tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mengintensifkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis lingkungan, dengan menjadikan Kepala Lingkungan (Pala’) sebagai ujung tombak. Demikian informasi yang diperoleh Beritaprioritas, Rabu (11/6/25).
Hal ini sejalan dengan tekad Pemkot Tomohon terus memperkuat pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi ‘Si Hebat’ (Sistem Informasi Berbasis Data) Kependudukan Tomohon. Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menyatakan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Data Kependudukan, yang digelar Selasa, (10/6/25) kemarin.
“Kinerja kepala lingkungan akan dipantau lewat aplikasi ini. Jika tidak bekerja dengan baik, akan diganti. Pala’ (Kepala Lingkungan) wajib tahu dan menyampaikan semua program pemerintah ke masyarakat,” tegas Wali Kota Caroll.
Laporkan secara real-time
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Albert J Tulus menjelaskan, aplikasi ‘Si Hebat’ memungkinkan masyarakat dan kepala lingkungan melaporkan kondisi di wilayah mereka secara real-time. Mulai dari data ibu hamil untuk pencegahan stunting, pendataan pekerja rentan untuk BPJS Ketenagakerjaan, hingga distribusi bantuan sosial untuk Lansia, dan masih banyak lagi.
“Sekarang, semua informasi bisa disampaikan melalui grup atau aplikasi. Pala tidak boleh slow respon. Kalau ada warga butuh bantuan, sakit, atau sedang kesulitan ekonomi, segera laporkan,” lanjutnya.
Wali Kota Caroll menegaskan, Kepala Lingkungan harus aktif mencari dan menyampaikan data warga yang membutuhkan, serta menyaring penerima bantuan agar tepat sasaran. Ia juga meminta agar informasi program pemerintah, termasuk peluang kerja seperti pelatihan ke Jepang, disebarkan secara menyeluruh ke warga melalui aplikasi ini dan grup lingkungan.
Aplikasi ini, jelas Albert J Tulus telah diuji coba saat pendataan sebelumnya. Tahun ini, perannya diperluas sebagai alat utama pelayanan publik berbasis lingkungan.
“Melalui aplikasi ini, kepala lingkungan bisa mendata warga lebih akurat lagi, termasuk data pengguna air minum, pelanggan kebersihan, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). Ini akan terus dikembangkan,” ujar Albert Tulus. (P-Deky Geruh)
