PRIORITAS, 6/9/24 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan langkah pengetatan pembelian BBM subsidi akan segera diterapkan agar penyaluran tepat sasaran.
Pemerintah memang dikabarkan mau membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar per 1 Oktober 2024. Sejalan dengan itu, pemerintah sudah mulai melakukan sosialisasi.
Menurut Luhut, proses sosialisasi sedang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.
“Bukan pengetatan. Orang yang ndak berhak itu jadi ndak dapat. Gitu saja. Sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat,” kata Luhut ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/24).
Setelah sosialisasi dilakukan, akan digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat tersebut baru akan diputuskan langkah pengetatan. “Nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait waktu pembatasan yang diwacanakan dimulai pada 1 Oktober, Luhut tak banyak bicara. Namun ia berharap demikian. “Kita berharap itu (Oktober),” katanya.
Langkah pengetatan pembelian BBM subsidi ini didasarkan dari penyaluran yang masih belum tepat sasaran. Luhut memperkirakan, penerima subsidi BBM hanya 6% yang tepat sasaran, sedangkan 94% sisanya merupakan golongan mampu.
“Jadi yang kena itu sebenarnya 6-7% (subsidi tepat sasaran), tapi yang kena (sisanya) itu orang-orang berada seperti saya, ya nggak fair dong saya disubsidi oleh pemerintah,” kata Luhut.
Dalam kesempatan berbeda, Luhut menyampaikan bahwa pihaknya akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membatasi BBM subsidi. Penggunaan teknologi canggih ini harapannya dapat membantu penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan teknologi AI,” ujar Luhut, dalam konferensi pers di lokasi yang sama.
Ia menjelaskan, data penduduk yang berhak menerima BBM subsidi akan diolah AI untuk dihubungkan ke sistem pengisian BBM di SPBU. Nantinya bisa dideteksi pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM subsidi.
Apabila pelat nomor kendaraan terkait tidak masuk kategori penerima BBM subsidi, maka nozzle pada selang pengisian tidak akan berfungsi. Alhasil, BBM tidak akan mengalir ke tangki kendaraan.
“Jadi orang yang tidak berhak (mendapatkan subsidi) dengan big data yang kita punya, dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu,” terangnya.
Luhut mengatakan, penyaluran BBM subsidi dengan menggunakan AI akan menghemat uang negara hingga Rp 90 triliun per tahun. Dengan demikian, alokasi subsidi bisa dialihkan untuk program lain seperti pendidikan atau industri. “Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun,” ujar dia. (P-DTK/wl)
