PRIORITAS, 2/10/24 (Jakart): Anggota DPD RI yang mengaku mengawali karier sebagai tukang servis AC keliling, Sultan Baktiar Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara dalam Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu dini hari (2/10/24).
Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara. “Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih,” kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.
Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI, Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah janji anggota DPD RI periode 2024-2029 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/24).
“Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua MA dalam Sidang Paripurna DPD RI,” kata Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah yang memimpin Sidang Paripurna DPD RI.
Hal itu, kata dia, sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU MD3.
Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin kemudian memandu sumpah janji anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 yang dilakukan menurut agama masing-masing. “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Syarifuddin yang diikuti oleh seluruh anggota DPD yang hadir.
Dia kemudian melanjutkan, “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.”
“Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap para anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 itu.
Dia mengingatkan bahwa sumpah janji tersebut mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI, serta memelihara dan menyelamatkan Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945. “Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” ucap Syarifuddin dikutip Antara.
Acara kemudian berlanjut ke penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pakta integritas anggota DPD RI secara simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji. (P-bwl)
