PRIORITAS, 17/2/25 (Jakarta): Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028.
Langkah ini bertujuan mempercepat kehadiran perwakilan diplomatik di IKN seiring dengan target operasional ibu kota politik Indonesia pada tahun tersebut.
OIKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai area diplomatic compound yang dirancang dengan konsep Forest City, mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan standar internasional. Namun, keputusan final mengenai pemberian lahan gratis ini akan ditentukan oleh Presiden Prabowo.
Basuki Hadimuljono menegaskan, pengusulan fasilitas lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan di diplomatic compound IKN sebelum tahun 2028 ini guna memastikan adanya minat negara-negara sahabat.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (17/2/25).
Menanggapi pemberitaan mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028, Basuki Hadimuljono menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala OIKN menjelaskan, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.
Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
Area diplomatic compound yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk Perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing. Area ini dirancang sebagai model untuk pengembangan konsep Kota Hutan di diplomatic compound, dengan memprioritaskan prinsip pembangunan keberlanjutan dan memenuhi standar internasional.
Area ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas terintegrasi termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Kehadiran komplek hunian terintegrasi yang berdekatan dengan kantor perwakilan diplomatik juga akan meningkatkan kenyamanan dan menjamin kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik yang bertugas.
Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga lahan untuk perkantoran organisasi internasional yang berlokasi KIPP IKN.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.
Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga. Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan. (P-bwl)
