PRIORITAS, 29/5/25 (Kolombo): Pengadilan Sri Lanka memutuskan hukuman puluhan tahun penjara bagi dua bekas menteri yang menyalahgunakan dana negara.
Mahindananda Aluthgamage dan Anil Fernando menyeret nama mereka ke dalam jerat korupsi besar yang merugikan negara miliaran rupiah. Putusan ini mengguncang dunia politik dan menegaskan bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu.
Kasus ini bermula dari penyalahgunaan dana negara sebesar 53 juta rupee Sri Lanka (sekitar Rp2,88 miliar) untuk membeli 14.000 papan carrom dan 11.000 set dam. Barang-barang itu didistribusikan ke klub olahraga menjelang pemilihan presiden 2015, diduga untuk mendukung kampanye Mahinda Rajapaksa, kakak dari Gotabaya Rajapaksa.
“Pengadilan menemukan bahwa dana publik disalahgunakan untuk keuntungan politik pribadi,” ujar hakim dalam putusannya, dilansir The Straits Times dari AFP, dikutip Beritaprioritas.com Kamis (29/5/25).
Aluthgamage juga sedang diselidiki dalam kasus terpisah terkait pembayaran sebesar US$6,09 juta (sekitar Rp99 miliar) kepada pemasok China untuk pengiriman pupuk yang tidak pernah diterima.
“Pembayaran telah dilakukan, tetapi pupuk tidak pernah tiba. Negara mengalami kerugian besar,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Sri Lanka, Mahinda Amaraweera dalam konferensi pers.
Putusan ini menandai pertama kalinya anggota senior kabinet yang dipimpin Rajapaksa dihukum atas kasus korupsi. Kasus itu diajukan enam tahun lalu oleh Komisi Penyelidikan Tuduhan Suap atau Korupsi (CIABOC) dan baru menunjukkan kemajuan signifikan setelah pergantian pemerintahan tahun lalu.
“Ini adalah kemenangan bagi supremasi hukum dan sinyal bahwa tidak ada yang kebal hukum,” kata juru bicara CIABOC.
Masyarakat menyambut baik putusan ini sebagai langkah maju dalam pemberantasan korupsi. Namun, banyak yang menantikan hasil investigasi lanjutan terhadap Aluthgamage dan kemungkinan keterlibatan pejabat lain dalam skandal pupuk.
“Kami berharap ini menjadi awal dari era transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan,” ujar seorang aktivis antikorupsi.
Putusan pengadilan ini menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di Sri Lanka. Hukuman berat bagi Aluthgamage dan Fernando menunjukkan tekad pemerintah baru dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sementara itu, masyarakat mulai menaruh harapan pada perubahan yang lebih besar di sektor pemerintahan. (P-Khalied Malvino)
