PRIORITAS, 7/5/25 (Jakarta): Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meminta pengawalan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam program pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Langkah itu dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran besar.
Di lain pihak, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal program Koperasi Merah Putih Kemenkop. Kesiapan itu ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkop Budi Arie Setiadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (7/5/25).
Budi Arie mengatakan, Kemenkop perlu memitigasi risiko sejak tahapan perencanaan serta melakukan pengawasan agar kredibilitas program Koperasi Merah Putih ini bisa terjaga. “Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejagung, tujuan mulia Koperasi Merah Putih, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, akan bisa terwujud,” ujar Menkop.
Disebutkan, Kementerian Koperasi meminta Kejaksaan Agung untuk pendampingan hukum, mitigasi risiko, dan juga bagaimana mendidik aparat dan kepala desa, khususnya sebagai pengelola dan pengawas.
Merepon permintaan Menkop Budi Arie tersebut, Jaksa Agung mengatakan Kejagung siap memberikan bantuan pendampingan hukum dan legal audit, dukungan pada skema pembiayaan, dan pelindungan pada unit usaha cost center.
“Nanti kami akan memberikan suatu pendampingan dan tentunya bukan hanya untuk pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi bisa membantu bagaimana pengembangan usaha-usaha yang ada di desa,” ucapnya, dilansir dari Antara.
Selain itu, Kejagung juga akan memberikan peta kerawanan korupsi kepada Kemenkop agar bisa melakukan mitigasi serta akan membentuk tim koordinasi pengawasan dan pendampingan Hukum antara Kemenkop dan Kejagung. (P-ht)
