PRIORITAS, 18/7/24 (Bitung): Rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (17/7/24).
Wali Kota Maurits Mantiri menyambut kedatangan rombongan dan mengobrol di ruang VIP Kantor Wali Kota Bitung.
Para anggota Dewan Pusat ini dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung dalam mengimplementasikan Undang-Undang JKN, yaitu dengan berlakunya BPJS Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off.
Meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkot Bitung tidak sampai Rp1 triliun, hanya Rp865 miliar lebih dengan pendapatan asli daerah (PAD) kurang lebih Rp100 Miliar, ternyata prestasi sedemikian hebat bisa dicapai.
“Urus BPJS Kesehatan non cut off di Bitung, daftar hari ini aktif hari ini. Berbeda dengan yang lainnya nanti 14 hari kemudian,” kata Maurits Mantiri.
Apresiasi tinggi
Anggota komisi IX Rahmat Handoyo, S,Pi, M.M dari Fraksi PDIP Dapil Jateng V tak dapat menutupi kekagumannya.
Dia menyebut, dengan hanya APBD tidak sampai 1 T, dan PAD hanya Rp100 miliar, Pemkot Bitung bisa buat implementasi UU JKN, dengan berlakunya BPJS Kesehatan UHC non Cut Off.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr Hj Kurniasih Mufidayati, MSi dari Fraksi PKS pun mengapresiasi yang tinggi ke Pemkot Bitung.
“Karena prestasinya dalam capain Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan sudah 100 persen meng-‘cover’ masyarakat di Kota Bitung,” kata Kurniasih Mufidayati.
Meski memberikan apresiasi yang tinggi, pihak Komisi IX DPR RI berharap capain itu bisa dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Komisi IX, juga mendorong pemenuhan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD yang ada di Bitung.
“Mudah-mudahan, bisa kita dorong dan kawal di tahun anggaran berikut,” tambahnya.
Adapun cakupan peserta BPJS Kesehatan Kota Bitung pada tahun 2024 ini ialah 221.011 atau sekitar 100,89 persen peserta yang aktif.
Saat ini ada 50.000 masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, semula bayar sendiri di-‘take over’ (diambil alih) menjadi pembayaran Pemerintah Kota Bitung.
Harapan Pemerintah Kota Bitung mendapat dukungan kebijakan dan program dari DPR RI khususnya Komisi IX, untuk mengatasi isu dan tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Kemudian memperkuat sinergi program pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan.
Wali Kota Bitung juga berharap dengan kunjungan Komisi IX DPR RI bisa terus bersinergi bersama sama Pemkot Bitung wujudkan masyarakat Kota Bitung yang sehat, produktif, dan sejahtera.(P-/TBN/wr)—- foto ilustrasi istimewa
