PRIORITAS, 21/3/25 (Washington): Central Intelligence Agency (CIA) atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) serta beberapa negara Eropa membantah klaim dua Presiden, Donald Trump dan Vladimir Putin, tentang pasukan Ukraina yang terkepung di Oblast Kursk.
Mengutip sumber yang dirahasiakan, Reuters melaporkan data intelijen AS dan Eropa bertentangan dengan klaim, yang dibuat Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, mengenai dugaan pengepungan pasukan Ukraina di Oblast Kursk, Rusia.
Trump telah berulang kali mengklaim tentara Ukraina telah dikepung di Kursk Oblast, wilayah Rusia yang sedang dilanda pertempuran. Kursk menjadi tempat pasukan Moskow melancarkan serangan balik terhadap Ukraina.
Namun Ukraina membantah pasukannya dikepung, meskipun mengakui adanya penarikan mundur pasukan dari kota Sudzha di tengah kemajuan pesat Rusia.
Badan intelijen AS, termasuk CIA, sebenarnya telah memberi penjelasan kepada Gedung Putih (Presiden Trump), tidak ada pengepungan pasukan Ukraina.
“Meskipun pasukan Ukraina menghadapi tekanan kuat dari pasukan Rusia, mereka tidak dikepung”, kata sumber, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari Kyiv Independent, hari Jumat (21/3/25).
Kendati demikian, Trump tetap mengklaim sebaliknya. Belum diketahui apa maksud Presiden AS melakukan klaim ‘palsu’ tersebut.
Ukraina melancarkan serangan lintas perbatasan ke Oblast Kursk pada Agustus 2024, awalnya merebut sekitar 1.300 kilometer persegi (500 mil persegi) wilayah Rusia tersebut.
Pasukan Rusia, yang diperkuat puluhan ribu pasukan Korea Utara melakukan serangan balik awal bulan Maret ini dan berhasil merebut kembali wilayah tersebut secara signifikan.
Kemajuan Rusia bertepatan dengan penghentian sementara dukungan intelijen dan militer AS untuk Ukraina, yang kemudian diaktifkan kembali pada tanggal 11 Maret 2025.
Menjelang telepon Putin
Trump menyampaikan komentarnya mengenai dugaan pengepungan itu menjelang panggilan telepon dengan Putin pada tanggal 18 Maret, di mana kedua pemimpin membahas kemungkinan kesepakatan damai untuk Ukraina.
Panggilan telepon itu dimaksudkan untuk mengamankan persetujuan Rusia terhadap gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS, yang telah diterima Ukraina dengan syarat Moskow juga mematuhinya.
Pada tanggal 13 Maret, Putin awalnya mengisyaratkan kesiapan untuk menyetujui gencatan senjata tetapi menindaklanjutinya dengan daftar tuntutan, termasuk penghentian bantuan militer asing dan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina.
Selama panggilan telepon dengan Trump, Putin sekali lagi menolak berkomitmen pada gencatan senjata penuh, tetapi menyetujui penghentian terbatas selama 30 hari pada serangan infrastruktur energi.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengkritik pendekatan Trump terhadap perang antara Rusia-Ukraina.
Alih-alih mempertimbangkan faktor geopolitik atau moral, Trump justru membingkai kebijakan AS terhadap Rusia melalui lensa hubungan pribadinya dengan Putin.
Hal itu dapat berdampak negosiasi gencatan senjata bakal memberikan konsesi terlalu besar kepada Rusia dan sebaliknya merugikan Ukraina.(P-Jeffry W)
