PRIORITAS, 1/9/25 (Jakarta): Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan, beberapa anggota DPR yang telah dinonaktifkan partainya tetap memperoleh gaji seperti biasa.
Ia menjelaskan, pembayaran gaji tetap berjalan karena secara teknis menjadi kewenangan lembaga terkait. Banggar sendiri tidak lagi membahas soal anggaran gaji, sebab keputusan mengenai hal itu sudah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau dari sisi aspek (teknis) itu, ya terima gaji,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/25), dikutip dari Antara.
Said menegaskan, dalam Tata Tertib DPR maupun Undang-Undang MD3 tidak ada aturan mengenai status nonaktif bagi anggota DPR. Meski begitu, ia tetap menghargai keputusan partai yang menerapkan kebijakan tersebut.
Menjaga etika hingga simpati
Ia juga mendukung penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR, dengan alasan langkah itu penting demi menjaga etika, rasa empati, serta simpati yang seharusnya melekat dalam menjaga rasionalitas lembaga legislatif.
“Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari anggota DPR imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.
Anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah. (P-Zamir)
