Kemendikdasmen menilai MBG sebagai langkah strategis untuk peningkatan mutu SDM

PRIORITAS, 9/12/25 (Jakarta): Kemendikdasmen menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai inisiatif strategis untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.

“Kita harus meluruskan pemahaman bersama, Program MBG bukan sekadar program logistik atau program sosial. Ini adalah program strategis investasi sumber daya manusia,” ucap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Gogot Suharwoto, dikutip di Jakarta, Selasa (9/12/25).

Pernyataan itu ia ungkapkan saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Program Prioritas 06 (TP-06) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di lingkungan satuan pendidikan.

Gogot menilai mutu pendidikan tidak akan maksimal apabila syarat dasarnya—yakni kesehatan serta konsentrasi belajar siswa—belum terpenuhi. Karena itu, asupan bergizi yang membuat siswa kenyang menjadi faktor penting untuk mendukung kecerdasan otak.

Sebagai mandat serta prioritas utama

Prinsip tersebut menjadi dasar filosofis sekaligus arah kebijakan yang menjadikan program MBG sebagai mandat serta prioritas utama Ditjen PAUD Dikdasmen.

Saat ini, sebanyak 12.211.238 peserta didik dari 96.358 satuan pendidikan telah tercatat sebagai penerima manfaat program MBG.

“Peran kita, di bawah Ditjen PAUD Dikdasmen adalah memastikan program ini terintegrasi penuh ke dalam ekosistem pendidikan, terutama melalui penguatan usaha kesehatan sekolah (UKS). Ini berarti, MBG harus bertransisi dari sekadar pemberian makanan menjadi pembelajaran terapan gizi dan gaya hidup sehat yang berkelanjutan,” imbuh Gogot.

Sementara itu, dalam laporannya, Direktur SMP Kemendikdasmen Maulani Mega Hapsari menyampaikan, Rapat Koordinasi Tim Percepatan Program Prioritas 06 (TP-06) Implementasi Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan merupakan langkah kritis untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi proses, dan memetakan strategi pendampingan ke depan, agar implementasi MBG di daerah berjalan optimal.

Lebih lanjut, Mega menjelaskan, pelaksanaan Rapat Koordinasi itu didasari oleh urgensi program prioritas nasional dan juga sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rakor UPT Protas MBG Tahun 2025.

Integral dari UKS

Di antaranya adalah terkait dengan urgensi nasional. Program MBG, ujar dia, adalah bagian integral dari upaya penguatan usaha kesehatan sekolah (UKS) dan penanggulangan masalah gizi di kalangan peserta didik. Unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan program ini terintegrasi dengan baik ke dalam ekosistem sekolah.

Read Also

Pemprov Jakarta akan buka Posko pengaduan UMP dan THR

25 Feb 2025

Kedua, ada pula yang berkenaan dengan mandat kelembagaan. Sesuai dengan peran strategis UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), koordinasi itu wajib dilakukan. Berikutnya adalah kebutuhan refleksi data.

“Kita tidak bisa bergerak tanpa data. Rakor ini secara spesifik bertujuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi program prioritas MBG yang berbasis pada data implementasi lapangan dan capaian program prioritas peserta didik, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama,” kata dia. (P-*r/Zamir Ambia)