PRIORITAS, 1/1/25 (Jakarta): Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi atas langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk kategori barang mewah.
Menurut Eddy, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat umum dan menjaga keadilan ekonomi.
“Langkah Presiden Prabowo menegaskan konsistensinya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dengan membatasi PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, masyarakat kecil tidak akan terbebani,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/1/25).
Eddy menambahkan, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan pro-rakyat.
“Sekali lagi Presiden Prabowo membuktikan konsistensinya bahwa ‘no one is left behind’. Bagi Pak Prabowo dalam membangun ekonomi, kesejahteraan adalah hak untuk semua dan tidak boleh ada yang ditinggalkan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (1/1/25).
Dia menilai kebijakan tersebut membuktikan Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui berbagai saluran aspirasi, mulai dari media sosial hingga petisi.
“Presiden Prabowo membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, penyampaian aspirasi diberikan tempat dan sama sekali tidak ada represi. Presiden Prabowo mendengar aspirasi masyarakat dan langsung dibuktikan dengan kebijakan yang pro rakyat kecil,” ujarnya.
Dia pun memastikan MPR RI akan terus mendukung program-program pro rakyat Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai amanat konstitusi pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
“Dukungan MPR pada kebijakan penghapusan utang untuk UMKM, komitmen Presiden Prabowo untuk stop impor beras tahun depan dan naikkan harga gabah, PPN hanya untuk barang mewah hingga paket stimulus bantuan sosial Rp38 triliun,” kata dia dikutip Antara.
Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen merupakan barang jasa yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, dan juga rumah yang sangat mewah yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah nomor 15 tahun 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/12/2024).(P/bwl)
