PRIORITAS, 23//25 (Kuningan): Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), menunjuk Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai lokasi percontohan (pilot project) program linieritas pengentasan kemiskinan.
Menurut Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, penunjukan tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah serta menyentuh akar persoalan.
“Kami menyambut baik program ini. Kuningan masih berada di posisi dua terbawah tingkat kemiskinan di Jawa Barat, sehingga diperlukan langkah terobosan dan dukungan dari pusat,” ungkap Dian saat dikonfirmasi di Kuningan, Rabu (23/4/25).
Dikatakannya, berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kuningan telah menurun dari 12,78 persen pada 2022 menjadi 11,88 persen pada 2024. Namun angka ini masih di atas rata-rata Jawa Barat (7,46 persen) maupun nasional (8,57 persen).
Permasalahan kemiskinan di Kuningan, menurutnya, memiliki korelasi erat dengan tingkat pengangguran, di mana sekitar 69,26 persen penduduk miskin berasal dari kelompok yang belum bekerja. Sisanya terdiri dari buruh harian lepas, pedagang kecil, pegawai swasta, dan petani.
“Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Tidak cukup jika hanya pemerintah daerah yang bergerak sendiri,” katanya.
Selanjtnya menurut Dian, salah satu wilayah yang menjadi fokus program ini adalah Kecamatan Cimahi, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan didominasi kelompok belum bekerja, pedagang kecil, dan petani.
“BP Taskin RI sudah berkunjung ke Kuningan pada Senin (21/4) untuk merealisasikan hal tersebut,” katanya.
Sedangkan dalam keterangannya, Ketua BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko menilai, Kuningan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan industri berbasis kerakyatan.
“Kuningan ini agraris, tapi potensinya bisa naik kelas menjadi industri pertanian rakyat,” ujarnya. (P-*/Armin M)
