PRIORITAS, 21/2/25 (Solo): Nah, ini masih soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret di Magelang.
Ternyata, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara. Jokowi menyebut kegiatan retret merupakan urusan pemerintah. Eks kader PDIP itu mengatakan, para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” demikian Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2/25), seperti dilansir berbagai media.
Terkait itulah, sehingga Jokowi menilai semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Selain itu, Jokowi mengingatkan para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” kata Jokowi.
Instruksi Megawati
Seperti diketahui, sebelumnya Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retret yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.
Diungkapkan, instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/25). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum”.
Sejauh ini, pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk untuk tak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Hasto resmi ditahan KPKsejak Kamis malam lalu.
Seperti dikatakan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2/25) malam.
Selanjutnya Komar menegaskan, semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi partai di DPR. (P-jr)
