PRIORITAS, 15/8/25 (Jakarta): Para jenderal yang membekingi tambang ilegal, baik TNI maupun Polri mendapat ultimatum Presiden Prabowo Subianto.
Terkait itu, Prabowo menegaskan, bakal menindak siapa saja yang coba melindungi praktik tambang ilegal.
“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandas Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/25).
Rugi Rp300 triliun
Adapun ultimatum ini disampaikan Prabowo saat menyinggung pemasalahan banyaknya tambang ilegal di Tanah Air. Prabowo mengungkapkan ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia.
“Potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang iegal ini, dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo.
Harus berani jadi justice collaborator
Kemudian, Prabowo juga mengingatkan kader-kader partai, termasuk Gerindra, agar berani menjadi justice collaborator manakala mengetahui ada praktik tambang ilegal. Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang membekingi tambang ilegal.
“Wakil rakyat tahu keadaan sebenarnya. Saya ini senior yang mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya,” tandas Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyampaikan laporan banyaknya perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung dan tidak melaporkan luasannya. Bahkan, berani menolak panggilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait itu, Prabowo mengaku sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawan Hutan.
“Hari ini saya melaporkan pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi lima juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan,” demikian Prabowo Subianto. (P-*r/Mtv/jr)
