Komite Kabinet parlemen Israel mengesahkan undang-undang untuk mengganti nama wilayah di Palestina, Tepi Barat, menjadi Yudea dan Samaria. (Reuters)
PRIORITAS, 10/2/25 (Tel Aviv): Dari informasi yang diperoleh Beritaprioritas.com, Senin (10/2/25) siang, menyebutkan, secara resmi Komite Kabinet Parlemen Israel mengesahkan undang-undang untuk mengganti nama wilayah di Palestina, Tepi Barat, menjadi Yudea dan Samaria.
Dilaporkan, mereka mengesahkan RUU tersebut pada Minggu (9/2/25) kemarin. Anggota Parlemen sayap kanan Israel, Simcha Rothman mengatakan, penggunaan nama itu untuk menyeragamkan penggunaan Yudea dan Samaria dalam teks hukum Israel.
Mengoreksi distorsi sejarah
Rothman menegaskan, penggantian nama ini sesuai hak historis Orang Yahudi, dan untuk mengoreksi distorsi sejarah.
“Mengganti istilah Tepi Barat dengan Yudea dan Samaria akan mencerminkan pengakuan legislated atas hak historis Orang Yahudi atas tanah tersebut dan mengoreksi distorsi sejarah,” kata Rothman, seperti dikutip situs Israel, Matzav.
Selanjutnya dia lalu berujar, “Kita harus menghindari penggunaan bahasa yang melayani musuh dan mendukung narasi yang salah. Oleh sebab itu, signifikansi perubahan ini sangat besar.”
Selanjutnya, Rothman juga menyampaikan terima kasih ke anggota Kongres Amerika Serikat, Claudia Tenney dan Senator Tom Cotton atas upaya mereka mempromosikan sejarah versi Israel di Negeri Paman Sam.
Tak logis secara geografis
Diketahui, Claudia dan Cotton menuntut departemen pemerintah menyebut Tepi Barat sebagai Yudea dan Samaria dalam dokumen resmi.
Disebut mereka, Tepi Barat merupakan konsep yang membingungkan dan tak logis secara geografis.
“AS harus berhenti menggunakan istilah Tepi Barat yang bermuatan politik,” kata Cotton, dikutip Middle East Monitor (MEMO).
Namun, berdasarkan ketentuan solusi dua negara, Tepi Barat, yang diduduki Israel, merupakan bagian dari Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Dikecam Kemenlu Palestina
Merespons langkah Israel, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Palestina mengecam dan menyebut tindakan tersebut sebagai “eskalasai yang berbahaya.”
“Ini menjadi awal dari penyelesaian aneksasi Tepi Barat dan penerapan hukum Israel di wilayah itu melalui kekuatan pendudukan,” demikian pernyataan Kemlu Palestina, dikutip Al Jazeera.
Diketahui, Israel menduduki Tepi Barat setelah perang 1967. Hingga kini, mereka terus memperluas pendudukan itu dan kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. (P-jr)
