PRIORITAS, 20/4/2024 (Jakarta): Presiden Joko Widodo berkeinginan menjadi Inspektur Upacara di HUT RI ke-79 sekaligus mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 nanti. Kondisi saat ini, di mana waktunya tersisa beberapa bulan, bagaimana kesiapan infrastruktur IKN menyambut agenda itu?
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, memastikan rencana upacara 17 Agustus di IKN bisa terlaksana. Danis menjelaskan pembangunan batch-1 (tahap 1) di IKN Nusantara sudah mencapai angka rata-rata 79,80%. Sedangkan untuk batch-2 sekitar 24%.
Setelah itu, Danis mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat pembangunan Istana Presiden, lapangan upacara, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Rata-rata pengerjaan proyek disebutnya sudah rampung 70%.
“Jadi secara rata-rata sudah 70% lebih,” ucap Danis di Kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).
Danis kemudian merinci progres sejumlah pembangunan itu. Untuk Kantor Presiden disebutnya sudah rampung 80%, Kantor Sekretariat Presiden (Setpres) 75%, gedung Sekretariat Negara (Setneg) 55,9%, lalu Istana Presiden dan lapangan upacara 63%.
Khusus Istana Presiden, jelasnya, bahwa seluruh struktur bangunan saat ini sudah rampung. Pihaknya saat ini sedang fokus menyelesaikan pengerjaan interior yang terdiri dari kursi, meja, dan berbagai furnitur lainnya. Sementara untuk Kantor Presiden, dijelaskannya tinggal fokus pada pemasangan bilah selubung sayap garuda dan interior.
Oleh sebab itu, Danis menuturkan bahwa pihaknya menargetkan semua proyek infrastruktur yang bersifat strategis rampung untuk bisa digunakan saat seremonial upacara 17 Agustus bahkan sampai pelantikan presiden baru di IKN.
“Dalam rangka mendukung rencana 17 Agustus dan juga pelantikan presiden, seperti pak Basuki bilang, ya kita optimalkan yang strategis yang fungsional itu tadi. Kantor Presiden, Istana Presiden, Setneg, Setpres, kemudian juga lapangan upacara,” ujar dia.
Kesiapan jalan tol IKN terganjal pembebasan lahan
Sementara kesiapan jalan tol IKN-Balikpapan menurut Danis, dua ruas jalan Tol Seksi 6A dan 6B di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sedang mengalami masalah pembebasan lahan. Namun pihak PUPR memastikan persoalan itu selesai tahun ini. Jalan Tol Seksi 6A dan 6B diketahui terkoneksi dengan Bandara VVIP IKN.
Diungkapkannya, luas lahan yang bermasalah berjumlah 45 hektare. Danis mengatakan persoalan itu sedang jadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya. “Di 2024 kelar masalah tanahnya,” ucap Danis.
Danis kemudian menjelaskan lahan itu sulit dibebaskan karena ada penduduk yang bermukim di wilayah itu. Adapun tanah tersebut berstatus Aset Dalam Penguasaan (ADP) atau milik negara.
Oleh sebab itu, PUPR menggandeng banyak pihak untuk menuntaskan masalah itu. Mulai dari Kementerian Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. (P-DTK/wl)
