PRIORITAS, 10/8/24 (Jakarta): Partai Keadilan Sejahtera telah mengambil langkah politik jelas terkait Pilkada Jakarta.
Dilaporkan, hasil Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menjalankan rencana kedua. Yakni, tidak lagi mengusung Anies Baswedan berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Diketahui, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah mengumumkan hasil musyawarah badan tertinggi di partai tersebut.
Selanjutnya, ia memberikan arahan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk melanjutkan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ini menunjukkan PKS ingin tetap terlibat aktif dalam percaturan politik nasional, berkontribusi dalam pemerintahan, dan memperkuat posisinya melalui koalisi.
“Tentu saja kita memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak Pilpres 2019 dan sebelumnya pada 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, maupun tokoh-tokoh keumatan dan kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/24).
Resmi tinggalkan Anies
Sementara itu, Juru Bicara DPP PKS, Muhammad Kholid menegaskan, pihaknya meninggalkan calon kandidat Anies Baswedan yang telah diusungnya karena masih kekurangan kursi untuk melaju pada Pilgub Jakarta. Pasalnya, hanya ada SK rekomendasi dari PKS yang resmi mendukung Anies Baswedan.
“Membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies Baswedan-Sohibul Imam (Aman) ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi, karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi PKS, dan PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi. Jadi, masih kurang empat kursi. Sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi itu tadi, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar,” kata Jubir PKS Muhammad Kholid.
Dinyatakan Kholid, rencana pengusungan Anies Baswedan telah melewati batas waktu kerangka kerja yang mereka buat, yakni sejak dideklarasikan pada 25 Juni 2024 dan berakhir pada 4 Agustus 2024. Dan selama 40 hari kerja tersebut mereka masih belum menerima SK rekomendasi lain yang bergabung mencalonkan Anies Baswedan.
“Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman, dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi, yakni 22 kursi belum terpenuhi. Maka, kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya,” tambah Kholid.
Karena itu, rencana kedua PKS ialah menjalin komunikasi serius dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sinyal tersebut sangat kuat mengindikasi merapatnya PKS dengan KIM dan akan mewujudnya KIM plus, yakni partai politik KIM (Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat) serta tambahan partai politik lainnya.
“Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji,” tandasnya.
Sebagai informasi, tiga partai politik pendukung Anies Baswedan sebelumnya PKB, Nasdem, dan PKS diterpa isu tsunami politik, mulai dari pertemuan Ketum PKB Cak Imin dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada (8/8/24) kemarin di Rumah Dinas Prabowo. Lalu mendapat sinyal ada kesepahaman antara PKB dan Gerindra untuk berkoalisi.
Begitupun dengan Nasdem, yang mendapat tawaran bergabung, hingga kini belum juga memberikan surat rekomendasi kepada Anies Baswedan meskipun sudah memberikan deklarasi dukungan.
Jika memang sudah pasti PKS membuka komunikasi politik dengan KIM, berarti pilihannya ialah mendukung Ridwan Kamil. Karena, Ridwan Kamil sudah dipastikan mendukung Ridwan Kamil. (P-DTK/jr) — foto ilustrasi istimewa
