PRIORITAS, 6/5/25 (Batam): Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang jatuh setiap 6 April, masyarakat Indonesia memberikan penghormatan kepada nelayan—khususnya nelayan kecil dan tradisional—atas peran vital mereka dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyampaikan keprihatinan atas kondisi nelayan kecil yang hingga kini masih mengalami ketidakpastian hukum, perampasan ruang hidup, serta dampak perubahan iklim.
“Nelayan adalah ujung tombak kedaulatan laut Indonesia, namun mereka masih minim perlindungan,” tegas Susan, dalam satu percakapan bersama PRIORITAS, di Batam, Selasa (6/5/25).
Kritik kebijakan pemerintah
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang melegitimasi proyek-proyek besar seperti Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah, serta kebijakan eksploitasi laut melalui PP No. 26/2023 tentang sedimentasi laut, yang berpotensi merampas wilayah tangkap dan merusak ekosistem.
Susan juga menyoroti tidak adanya pengakuan ruang tangkap tradisional dan peran perempuan nelayan dalam UU No. 7/2016. Ia mendorong revisi atau penguatan regulasi pelaksana agar UU tersebut dapat benar-benar melindungi nelayan kecil secara menyeluruh.
Selain kebijakan nasional, ancaman liberalisasi sektor kelautan melalui forum-forum internasional seperti WTO juga menjadi perhatian. “Pemerintah harus segera bertindak, berpihak, dan melindungi nelayan kecil sebagai mayoritas pelaku sektor perikanan di Indonesia,” tutup Susan. (P-Jeff K)
