Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi. (polri.go.id)
PRIORITAS, 19/5/25 (Jakarta): R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan dan konsistensi Polri dalam memberantas berbagai bentuk premanisme, termasuk preman jalanan, preman berseragam ormas, dan preman yang bersembunyi di balik penampilan formal. Ia menilai, tindakan tegas Polri penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
“Penghargaan luar biasa patut kita sematkan pada Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas ketegasan dan konsistensinya dalam memberantas premanisme. Penting untuk menjaga kamtibmas dan iklim investasi di Indonesia,” kata Haidar Alwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5/25).
Dalam periode 1–9 Mei 2025, Polri berhasil mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia, termasuk penangkapan tiga pejabat Kadin Kota Cilegon yang diduga memeras sebuah perusahaan dengan meminta proyek senilai lima triliun rupiah.
Pemberantasan premanisme menjadi tantangan
Haidar Alwi mengakui, pemberantasan premanisme telah menjadi tantangan lama bagi Polri. Meskipun telah terjadi beberapa pergantian kepemimpinan, premanisme tetap tumbuh subur. Ia mencatat bahwa upaya pemberantasan premanisme mulai terlihat secara bertahap setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, yang dirintis oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh penerusnya hingga Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
“Tanpa bermaksud mendiskreditkan kepemimpinan Kapolri sebelum-sebelumnya, sulit untuk dipungkiri kalau premanisme telah mengakar kuat, ditambah lagi kompleksnya permasalahan sosial dan luasnya tugas Polri menjadikannya kian sulit diberantas,” ucap Haidar.
Menurut Haidar, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sejak awal menjabat telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas premanisme. Ia menilai, laporan masyarakat dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap oleh Polri.
“Laporan masyarakat dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap. Betul-betul presisi sesuai dengan program transformasi kepolisian yang diusungnya,” tuturnya.
Haidar menilai tidak mudah untuk fokus bekerja di tengah masifnya kebencian yang ditanamkan terhadap Polri, terlebih pada era media sosial yang berkembang pesat, Polri selalu serbasalah di mata kelompok tertentu.
“Caci maki dibalas Polri dengan prestasi. No viral no justice merupakan bentuk partisipasi aktif publik dalam mendukung dan mengawasi kinerja Polri,” imbuhnya. (P-*r/Zamir A)
