PRIORITAS, 12/12/24 (Damaskus): Pada tanggal 9 Desember asap tebal membubung di sejumlah titik setelah serangan udara kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan faksi-faksi pemberontak sekutu mereka melancarkan serangan besar-besaran di Damaskus, ibu kota Suriah. Ini yang kesekian kalinya membuat warga Suriah tak nyaman di negaranya sendiri.
Di tengah kegelisahan ini, sejumlah negara Eropa justru mengumumkan penangguhan proses suaka untuk warga negara Suriah, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi politik di Suriah menyusul keruntuhan pemerintahan Bashar al-Assad.
Otoritas suaka di 27 negara anggota Uni Eropa, berikut Norwegia dan Swiss, menerima 84.000 permohonan suaka pada September 2024. Sebanyak 14.000 di antaranya diajukan oleh warga Suriah.
Pemerintah Belanda memberlakukan pembekuan keputusan selama enam bulan terkait permohonan suaka dari warga Suriah, seperti disampaikan Menteri Suaka dan Migrasi Belanda Marjolein Faber dalam surat untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (9/12).
Faber menjelaskan bahwa ketidakpastian situasi di Suriah setelah kolapsnya rezim al-Assad mempersulit evaluasi permohonan suaka secara akurat.
Di Belgia, Kantor Komisioner Jenderal untuk Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan untuk sementara juga menunda pemrosesan permohonan suaka dari warga negara Suriah. Jadwal wawancara personal akan dibatalkan dan peninjauan permohonan suaka yang sedang berlangsung ditangguhkan.
Menurut kantor tersebut, penundaan ini bertujuan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih teliti terhadap risiko yang dihadapi pemohon jika mereka kembali ke Suriah.
Kanselir Austria Karl Nehammer pada Senin menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri Austria untuk menghentikan seluruh permohonan suaka warga Suriah yang sedang berjalan dan meninjau kasus suaka yang sebelumnya diberikan.
Reunifikasi keluarga bagi warga Suriah di Austria juga ditangguhkan, menurut lembaga penyiaran Austria ORF. Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner mengumumkan rencana untuk menyiapkan program repatriasi dan deportasi bagi warga Suriah.
Kantor Perlindungan Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan (Ofpra) Prancis pada Senin mengatakan mereka memantau dengan saksama perkembangan di Suriah.
“Dalam kasus-kasus di mana situasi di negara asal pencari suaka berubah, hal ini dapat menyebabkan penangguhan sementara keputusan atas permohonan suaka dari warga negara Suriah, bergantung pada situasi tertentu,” kata Ofpra.
Pada 2023, sebanyak 4.465 permohonan suaka telah diajukan ke Ofpra oleh warga negara Suriah, dengan tambahan sekitar 2.500 yang diajukan pada 2024 sejauh ini.
Di Republik Ceko, Menteri Dalam Negeri Vit Rakusan mengatakan kepada Kantor Berita Ceko bahwa negara itu menghentikan proses permohonan suaka dari warga Suriah sejak Minggu (8/12) karena situasi yang terus berkembang.
“Ini adalah prosedur yang lazim dalam situasi di mana terdapat perubahan signifikan dalam situasi di negara tersebut,” jelas Rakusan.
Malta juga menghentikan untuk sementara pemeriksaan dan pemrosesan permohonan suaka yang baru maupun yang sudah ada dari warga negara Suriah, sementara negara-negara seperti Prancis dan Yunani dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah-langkah serupa.
Di Yunani, sumber di Kementerian Migrasi dan Suaka mengungkapkan bahwa keputusan atas permohonan suaka dari warga negara Suriah diperkirakan akan ditangguhkan untuk sementara waktu. Keputusan tersebut, yang dapat berdampak pada sekitar 9.500 pemohon, akan diselesaikan pada pekan ini.
Menurut laporan terbaru dari Badan Uni Eropa untuk Suaka (European Union Agency for Asylum/EUAA), otoritas suaka di 27 negara anggota Uni Eropa, berikut Norwegia dan Swiss, menerima 84.000 permohonan suaka pada September 2024. Sebanyak 14.000 di antaranya diajukan oleh warga Suriah. (P/bwl)
