PRIORITAS, 17/7/25 (Jakarta): Indeks kualitas udara di Jakarta menembus angka 126 pada Kamis (17/7/25) pagi. Skor ini tergolong tidak sehat untuk kelompok sensitif.
Data IQAir mencatat kadar PM2,5 di udara mencapai 45,5 mikrogram per meter kubik. Nilai tersebut sembilan kali lebih tinggi dari ambang batas tahunan WHO.
Partikel PM2,5 berasal dari debu, asap, atau jelaga yang berukuran mikro. Paparan jangka panjang terhadap partikel ini dapat memicu kematian dini, khususnya pada penderita jantung dan paru-paru kronis.
Jakarta tercatat sebagai kota dengan polusi udara keempat terburuk di Indonesia. Di atasnya ada Tangerang Selatan (162), Tangerang (137), dan Bekasi (136).
Siapa penyumbang utama?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui pencemaran udara bersumber dari dua sektor dominan. Transportasi bermotor dan industri memegang kontribusi terbesar.
“Penurunan kualitas udara di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas di dalam wilayah saja, tetapi juga oleh kondisi meteorologi dan kontribusi dari daerah-daerah aglomerasi di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dikutip Beritaprioritas dari Antara.
Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut dengan mewajibkan uji emisi kendaraan. Penindakan kendaraan berat juga digencarkan melalui patroli dan penegakan hukum.
Langkah lain yang dijalankan yaitu perluasan transportasi publik dan pengawasan terhadap emisi industri. Pemerintah menggunakan sistem pemantauan emisi terus-menerus di titik-titik produksi besar.
Pengendalian lintas sektor
Selain intervensi langsung, Pemprov DKI turut mendorong perubahan gaya hidup warga. Penggunaan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Pengendalian pembakaran sampah dan program penghijauan juga dijalankan di berbagai kawasan padat. Pemerintah menjajaki penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) sebagai skema lanjutan.
Namun, belum ada publikasi terbuka mengenai data emisi dari wilayah penyangga. Sinkronisasi kebijakan antardaerah masih jadi pekerjaan rumah besar pemerintah pusat. (P-Khalied Malvino)
