PRIORITAS, 12/3/25 (Manila): Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte akhirnya diterbangkan dari Pangkalan Udara Villamor tadi malam (11/3/25) ke markas besar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, untuk diadili.
Duterte akan menghadapi tuntutan atas tewasnya sekitar 30.000 warganya selama ia menjabat sebagai Presiden Filipina tahun 2016 hingga 2022. Bahkan termasuk tiga periode ketika ia menjadi walikota Davao tahun 2001 hingga 2016.
Dalam konferensi pers larut malam, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengonfirmasi pesawat yang membawa Duterte meninggalkan Pangkalan Udara Villamor di Kota Pasay pada pukul 11:03 malam Selasa, dalam perjalanan ke Den Haag.
“Duterte dibawa ke Den Haag untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang berdarah melawan narkoba. Penangkapan itu dilakukan karena Interpol meminta kami melakukannya dan kami punya komitmen”, kata Presiden Marcos junior, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari The Manila Times, hari Rabu pagi (12/3/25).
Sekitar 375 petugas Kepolisian Nasional Filipina (PNP) mengepung bandara Ninoy Aquino International Airport, Selasa pagi dan langsung menangkap Duterte yang baru sampai dari Hong Kong dengan pesawat komersil Cathay Pacific.
Ia kemudian dibawa dan diamankan di pangkalan udara militer Villamor di Manila dan tidak diperbolehkan pulang ke rumah, hingga diterbangkan ke Den Hag Belanda dengan pesawat jet khusus Embraer, Selasa malam.
Marcos bantah lakukan tindakan politik
Menurut Presiden Marcos, Duterte ditangkap sesuai dengan komitmen pemerintah Filipina kepada Interpol. Beberapa jam sebelum kedatangan Duterte dari Hong Kong, Interpol Manila sudah menerima salinan resmi surat perintah ICC. Hal ini mendorong Jaksa Agung Departemen Kehakiman untuk menyampaikan surat perintah tersebut ke Duterte.
“Interpol meminta bantuan, dan kami menurutinya karena kami punya komitmen kepada Interpol yang harus kami penuhi. Kalau kami tidak melakukannya, mereka tidak akan membantu kami lagi dalam kasus-kasus lain yang melibatkan buronan Filipina di luar negeri,” jelas Marcos.
Marcos mengatakan penangkapan itu juga sejalan dengan tanggung jawab negara sebagai anggota masyarakat internasional.
“Inilah yang diharapkan masyarakat internasional dari kami sebagai pemimpin negara demokrasi yang menjadi bagian dari komunitas bangsa-bangsa,” katanya.
Presiden Filipina ini mengatakan negaranya memiliki dasar yang sangat kuat untuk menyampaikan surat perintah tersebut. Karena itu menepis klaim dari kubu Duterte yang menyebut penangkapan itu melanggar hukum.
Marcos juga membantah penangkapan Duterte bertentangan dengan kedaulatan Filipina dan merupakan penganiayaan atau balas dendam politik.
“Saya tidak melihat bagaimana itu bisa menjadi penganiayaan politik bagi saya karena penyelidikan sudah dimulai bahkan sebelum dia muncul. Inilah perkembangan kasus ini, dan di sinilah kita berakhir,” tambahnya
Putri Rodrigo Duterte, Wakil Presiden Sara Duterte yang sudah diimpeachment DPRD Filipina, mengecam pemerintahan atas penangkapan tersebut.
“Hari ini, pemerintah kita sendiri telah menyerahkan seorang warga negara Filipina — bahkan mantan presiden saat itu — kepada kekuatan asing. Saat saya menulis ini, dia sedang dibawa secara paksa ke Den Haag malam ini. Ini bukan keadilan, ini adalah penindasan dan penganiayaan”, katanya. (P-Jeffry W)
