DPR pangkas fasilitas, pengamat soroti reformasi partai politik

PRIORITAS, 6/9/25 (Jakarta): Peneliti GREAT Institute Hanief Adrian menegaskan keputusan DPR RI terkait 17+8 Tuntutan Rakyat hanya meredam masalah di permukaan.

Hanief menjelaskan keputusan pemangkasan tunjangan memang bisa menurunkan tensi protes masyarakat yang sedang terhimpit kesenjangan ekonomi. Namun, ia mengingatkan problem utama ada di sistem rekrutmen partai politik.

“Dalam jangka pendek, keputusan DPR tersebut mungkin saja dapat menurunkan tensi protes dari masyarakat yang sedang ditimpa kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial,” ujar Hanief saat diwawancarai Beritaprioritas, Sabtu (6/9/25).

Ia menekankan tanpa perubahan mekanisme partai, kursi DPR akan tetap dihuni figur yang lahir dari popularitas sesaat.

“Kalau rekrutmen partai politik tidak diubah, maka anggota DPR yang terpilih masih akan bermodal popularitas, berasal dari seleb yang hobi flexing, atau elit politik yang buta realitas sosial,” katanya.

Hanief juga menyebut partai harus dipimpin lewat pemilihan internal yang demokratis. Sistem pemilu distrik disebutnya sebagai jalan untuk menghadirkan kader yang memahami ideologi partai di setiap daerah pemilihan.

“Maka DPR bersama masyarakat perlu mendorong reformasi partai politik, supaya partai politik diisi para aktivis-aktivis yang peduli persoalan rakyat, komitmen dengan demokrasi, tidak bermotif politik memperkaya diri,” ucapnya.