Dinanti! Pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo, ada nama Mahfud MD
Mahfud MD disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang akan masuk dalam Komite Reformasi Polri. (Courtesy: Media Indonesia)PRIORITAS, 8/10/25 (Jakarta): Masyarakat Indonesia masih menanti pengumuman dan pelantikan Komite Reformasi Polri yang dijadwalkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini.
Jadwal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI di sela acara HUT ke-80 TNI Minggu (5/10/25) di Kawasan Monas Jakarta.
“Iya akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan, seperti dilansir dari Antara. Kendati demikian, sampai Rabu (8/10/25) belum ada tanda-tanda kepastian waktu pengumuman dan pelantikan tersebut.
Mensesneg sendiri saat itu masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan komite tersebut, termasuk nama-nama anggota komite yang akan dilantik. Saat ditanya apakah ada sembilan orang yang dilantik, Prasetyo Hadi merespon santai, “Lho kok sudah tahu? Sudah dapat bocoran ya?”
Seperti pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, pembentukan Komite Reformasi Kepolisian atau Komite Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo. Hal itu untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi internal Polri, terutama setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat.
Mahfud MD
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta minggu lalu (26/9/25) menyebut pembentukan Komite Reformasi Polri paling lambat diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Oktober 2025.
Yusril kemudian mengungkap sejumlah tokoh bidang hukum kemungkinan akan masuk sebagai anggota komite. Nama-nama yang digadang-gadang akan dilantik sebagai anggota komite itu, di antaranya Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Jimly merupakan ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama yang menjabat pada periode tahun 2003–2008, kemudian Mahfud MD merupakan ketua MK kedua yang menjabat pada periode 2008–2013.
Selepas menjabat sebagai ketua MK, Mahfud lanjut mengisi beberapa pos menteri pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode 2019–2024, kemudian Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 19 Mei 2023–17 Juli 2023, dan Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepada wartawan Yusril juga menyebut dirinya akan turut masuk menjadi bagian dalam Komite Reformasi Kepolisian. “Pak Presiden mengatakan kepada saya, ‘Kita segerakan bentuk komisi atau komite reformasi kepolisian untuk kita secepat mungkin melakukan reformasi’. Dia (Presiden, red.) bilang, ‘Prof nanti ada di situ dan akan diajak juga para pakar di bidang hukum tata negara’,” kata Yusril. (P-ht)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
Trending Minggu Ini
No Comments