Didorong kebijakan proteksionis AS, Gubernur BI: Prospek ekonomi global 2026 – 2027 diperkirakan masih ‘meredup’
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan arah kebijakan BI dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/25). (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 28/11/25 (Jakarta): Prospek ekonomi global pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan masih “meredup”. Hal itu disebabkan adanya ketidakpastian dunia yang masih tinggi, didorong kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan itu dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/25).
Gubernur BI mencatat, kebijakan proteksionis Amerika Serikat telah membawa perubahan besar pada lanskap perekonomian dunia. Ditambahkannya, ketegangan politik berlanjut dan belum diketahui kapan hal ini akan berakhir.
“Penting untuk eling lan waspodo (ingat dan waspada, Red.) seperti nasihat Ronggowarsito,” kata Perry Warjiyo.
Perry menjelaskan bahwa meredupnya prospek ekonomi global ditandai dengan lima karakteristik.
Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat berlanjut mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, serta bangkitnya bilateral dan regionalisme.
Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia dinilai cukup baik. Penurunan inflasi lebih yang lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral.
Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar, berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang.
Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama hedge fund dengan mesin trading, berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di emerging market.
Kelima, maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Perry mengatakan bahwa hal ini belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, sehingga kehadrian central bank digital currency (CBDC) diperlukan.
Karakteristik terakhir atau kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Perlu respon kebijakan yang tepat. Menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” kata Perry, sebagaimana dilansir dari Antara. (P-*/ht)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments