PRIORITAS, 20/6/25 (Sorong): Dalam suasana penuh haru dan simbol rekonsiliasi, sebanyak lima anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) asal Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menyerahkan diri serta menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (20/6/25) dini hari.
Dilaporkan penyerahan diri tersebut berlangsung sesaat setelah kunjungan kerja masa reses Komisi XIII DPR yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong.
Kedatangan kelima anggota KKB tersebut didampingi seorang tokoh agama setempat serta Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.
Diterima Gubernur Papua Barat Daya
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, bersama Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa dan para anggota Komisi XIII DPR menerima langsung kedatangan mereka. Suasana pertemuan berlangsung hangat, mencerminkan harapan baru akan babak baru perdamaian di Tanah Papua.
Diketahui, kelima orang tersebut diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas keterlibatannya dalam penyerangan pos persiapan Koramil Kisor, Distrik Maybrat Selatan, pada Januari 2021 yang menewaskan empat orang prajurit TNI.
Disebutkan, penyerahan diri ini pun menjadi momen bersejarah sekaligus titik balik dalam upaya penyelesaian konflik Papua secara lebih manusiawi.
Jangan terus gunakan pendekatan militer
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira dalam pernyataannya menegaskan penyelesaian konflik Papua tidak dapat terus-menerus mengedepankan pendekatan militer.
“Selama ini yang diutamakan adalah pendekatan keamanan dan tuduhan. Kini saatnya mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Proses reintegrasi harus melibatkan masyarakat adat, kepala daerah, dan para tokoh lokal,” katanya.
Selanjutnya, Andreas mengingatkan mereka yang sebelumnya terlibat dalam kelompok bersenjata merupakan bagian dari masyarakat Papua dimana memiliki hak hidup di tanahnya sendiri.
“Mereka bukan hanya pengacau seperti yang kerap dilabelkan. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka lahir dan hidup di sini. Maka, pendekatan yang manusiawi, bukan represif, adalah jalan damai yang sesungguhnya,” ujarnya.
Adapun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk mendampingi para mantan anggota KKB dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Program pelatihan kerja, akses pendidikan, serta jaminan sosial disiapkan guna memastikan mereka dapat kembali hidup secara bermartabat. (P-*r/Bst/jr)
