PRIORITAS, 10/7/25 (Washington): Indonesia mempercepat perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) menjelang tenggat 1 Agustus 2025. Delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu yang pertama diterima langsung pejabat tinggi AS usai tarif resiprokal diumumkan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Washington bersama Menteri Perdagangan (Mendag) AS, Howard Lutnick dan Ketua USTR Jamieson Greer. Fokus pembahasan menyasar penyelesaian negosiasi dalam waktu tiga pekan ke depan.
Airlangga menegaskan, komitmen kedua negara tetap kuat untuk menjaga stabilitas perdagangan dan membuka ruang kerja sama investasi strategis.
“Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, seperti dikutip Beritaprioritas dari Antara, Kamis (10/7/25).
Negosiasi mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, hingga keamanan ekonomi, dan ekonomi digital. Pemerintah Indonesia juga menyiapkan beberapa opsi alternatif agar pembicaraan berjalan produktif tanpa menimbulkan ketegangan baru.
Langkah ini menjadi strategi penting untuk mempertahankan daya saing ekspor nasional dan memperkuat hubungan dagang kedua negara.
Kerja sama sektor strategis
Airlangga menuturkan, AS menunjukkan minat tinggi terhadap cadangan mineral kritis Indonesia. Nikel, mangan, kobalt, dan tembaga menjadi fokus pembicaraan karena dinilai penting bagi rantai pasok global.
“AS menunjukkan ketertarikan kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals,” ujar Airlangga.
Selain itu, beberapa perusahaan dari sektor energi dan pertanian juga menandatangani MoU kerja sama dagang dengan mitra bisnis AS. Langkah ini memperkuat posisi negosiasi Indonesia serta membuka peluang investasi baru di sektor utama.
Delegasi Indonesia turut membawa jajaran pejabat Kemenko Perekonomian seperti Susiwijono Moegiarso, Edi Prio Pambudi, Ali Murtopo, dan Irwan Sinaga. Mereka akan mengawal sisa proses negosiasi yang ditarget rampung sebelum 1 Agustus 2025.
Pemerintah berharap kesepakatan tarif baru bisa memberi manfaat konkret dan setara bagi perekonomian kedua negara. (P-Khalied Malvino)
