Oleh: Elkana Lengkong/Wartawan “Berita Prioritas”
PRIORITAS, 19/5/25 (Palu): Kepemimpin Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr H Anwar Hafid M.Si pascaseratus hari kerja pemerintahannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido telah membuktikan kinerjanya untuk wujudkan Sulteng Berani Nambaso dengan keberpihakan kepada rakyat.
Itu dibuktikan ketika menutup permanen izin dua perusahan tambang galian C di Kelurahan Tipo Palu Barat yang tidak indahkan aturan lingkungan hidup dan berdampak bagi kehidupan permungkiman masyarakat. Keputusan ini ditegaskan Anwar Hafid langsung di hadapan ribuan warga Tipo yang menggelar aksi penolakan terhadap aktivitas tambang galian c, pada Selasa (10/6/25).
“Saya ke sini bukan untuk cari popularitas, tapi karena saya memikul tanggung jawab dari negara dan daerah. Keputusan ini bukan karena saya takut dengan demo, tetapi demi kebaikan daerah ini,” tegas Anwar Hafid.
Anwar memastikan, selama menjabat sebagai Gubernur, tidak akan ada izin tambang yang terbit di atas wilayah permukiman. “Insya Allah, selama saya Gubernur, tidak akan keluar izin tambang di atas permukiman. Ini komitmen kita menjaga daerah ini, karena daerah ini satu-satunya tempat kita berlindung. Kalau ini tidak kita jaga, saya khawatir suatu saat kita akan tertimbun,” ujarnya.
Tegas perintahkan berantas tambang liar
Begitupun saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Parimo Erwin Burase dan Abdul Sahid. Gubernur Anwar hafid dengan tegas perintahkan berantas tambang liar. “Saya minta kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan prioritas pertama, kerja utama,” katanya.
Ia mempertanyakan, bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air-air sungai yang menyebabkan pengairan dan sebagainya menjadi merah dan sebagainya.
Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap memberikan dukungan penuh dalam penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut. Komitmen ini termasuk dukungan kebijakan, koordinasi, hingga bantuan operasional bila dibutuhkan.
“Insya Allah apapun kebutuhannya Pak Bupati akan kami support, sehingga kegiatan penambangan ilegal ini bisa segera berakhir, sehingga pertanian kita bisa lebih maju di masa yang akan datang,” lanjutnya.
BERANI tak hanya di atas meja
Begitupun ketika kunjungan kerja ke Kulawi Kabupaten sigi ada fenomena baru kepemimpinan Sulteng penuh perubahan. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan, kepemimpinan BERANI (Bersama Anwar Reni) tidak boleh hanya dibangun di atas meja. Ia harus tumbuh dari bawah, bersama rakyat.
“Saya bersyukur bisa datang langsung mendengar suara masyarakat Kulawi,” ungkap Gubernur Sulteng Dr H Anwar Hafid saat bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido meresmikan Gema Kerukunan Masyarakat Kulawi Raya di Lapangan Garuda, Desa Tompe Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Palu, Minggu (15/6/25).
Acara yang ditandai dengan pembacaan Maklumat Budaya Toleransi Suku, Budaya, dan Agama oleh tokoh adat Kulawi, berlangsung khidmat dengan semangat kekeluargaan.Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi budaya Kulawi yang tetap hidup dan menjadi pengikat masyarakat di tengah keberagaman.
Gubernur menjelaskan kunjungannya kali ini untuk mendengar aspirasi, bukan sekadar menyampaikan program. “Saya tidak akan banyak bicara. Silakan sampaikan langsung saja, ‘Pak, kami butuh ini.’ Agar cepat, kami catat dan tindak lanjuti. Kami datang untuk mendengar, bukan menjanjikan tanpa dasar,” ujarnya.
Dalam acara ini untuk mendengar suara warga, Gubernur Anwar Hafid membuka sesi dialog dengan warga. Masyarakat dari berbagai desa menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka alami, mulai dari jembatan yang belum diperbaiki di Desa Wangka, akses jalan di Desa Lonca, sungai yang mengancam pemukiman di Desa Gimpu, hingga ketiadaan listrik PLN di empat desa pegunungan.
Pemimpin visioner
Prof Moh Ahlis Djirimu Ph.D saat dimintai tanggapan terkait gebrakan gubernur Anwar Hafid dengan Berani jadikan Sulteng Nambaso menyebut Anwar Hafid pemimpin perubahan yang visioner yang berpihak bagi kepentingan rakyatnya.
Sebaiknya sikap tindak tegas Gubernur Anwar Hafid yang mencabut permanen izin tambang dua perusahan galian C yang tidak patuhi aturan lingkungan hidup di Tipo Palu Barat juga meluas hingga ke daerah lain.
“Perusahaan batuan non logam beroperasi pula di Tolitoli, morut, banggai tentu patut dicek kepatuhan pada prosedur lingkungan. Satu dari beberapa penyumbang sulteng kehilangan 256 ribu ha hutan selama periode 2010-2019 adalah kegiatan eksploitasi batuan dan pasir non logam” kata Prof Moh Ahlis Djirimu Ph.D
Hal paling penting adalah kegiatan ini meruntuhkan pranata sosial di Tipo karena sepanjang pesisir Ulujadi, kegiatan masyarakat adalah budidaya sirsak, sarikaya, mangga golek dan jambolan, serta nelayan lalu dirusak kapitalisme kota yang timbulkan pertumbuhan membenamkan (immiserizing growth) di pesisir teluk Palu.
“OPD belum penuhi target, minggir dulu”
Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako (Untad), Palu, itu sebagai pemimpin dipilih rakyat Anwar Hafid telah berusaha meletakkan dasar menuju pencapaian “9 Program Berani”. Implementasinya berada pada Perubahan Rencana Kerja Pemda (RKPD) Sulteng Tahun 2025 dan RKPD 2026 yang belum diperkadakan. Selanjutnya pada 20 Agustus 2025, RPJMD Sulteng 2025-2029 wajib disahkan oleh DPRD menjadi Perda.
Dikatakan tantangan berikutnya mampu tidaknya OPD menerjemahkan dan mengimplementasikan. OPD yang belum memenuhi target indikator IKU dan IKK dari program 9 Berani, minggir dulu dan Gubernur sepatut “tega”demi pencapaian kinerjanya melalui job fit dan lelang. Selanjutnya, OPD jangan menumpuk anggaran pada sekretariat, tetapi pada bidang tehnis yang mendukung pencapaian 9 Berani.
“Dalam 4 bulan ini Gubernur secara terstruktur, namun perlu didukung oleh OPD di provinsi yang mampu terjemahkan dan jabarkan visi misi dan sembilan program unggulan BERANI, dan bekerja berdasarkan indikator dan tidak lagi bekerja business as usual,” Kata Ahlis Djirimu.
Lebih lanjut Ahlis Djirimu mengungkapkan, dalam empat bulan ini Gubernur secara terstruktur, namun perlu didukung oleh OPD di provinsi yang mampu terjemahkan dan jabarkan visi misi dan 9 program unggulan BERANI, dan bekerja berdasarkan indikator dan tidak lagi bekerja business as Usual.
Selanjutnya OPD pemprov dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD 13 kabupaten/kota secara timbal balik dalam frame transformasi dari Sulteng Uncorporated ke Sulteng Incorporated.
Merencanakan kegagalan, mengagalkan perencanaan
Sayangnya, setelah tujuh kabupaten/kota yang diasistensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 pada Mei-Juni 2025, Kepala OPD hanya diwakili oleh fungsional/eselon 4 atau eselon 3. Padahal koordinasi ini menentukan sukses tidaknya lokus dan fokus program, kegiatan/subkegiatan 9 program prioritas provinsi di 13 kabupaten/kota.
“Jadi, walaupun Gubernur berlari cepat untuk sukseskan 9 program BERANI, jika OPDnya tidak mendukung dan tertinggal kecepatannya, maka akan tertinggal pula. Hal ini sama saja Merencanakan Kegagalan dan Mengagalkan Perencanaan” ujar Prof Moh ahlis Djirimu Ph.D
Gubenur Sulawesi Tengah Dr H Anwar Hafid M.Si dimintai tanggapannya mengatakan dirinya sedang amati dipelajari dan semua prosesnya butuh waktu. Guna menempatkan Kepala OPD yang tepat. “Itu yang sedansg diamati dipelajari prosesnya butuh waktu untuk melihat kecocokan itu” kata Anwar Hafid. (P)
