PRIORITAS, 13/12/24 (Jakarta): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 termahal sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, jumlah anggaran disiapkan untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp 37,52 triliun yang bersumber dari APBD masing-masing daerah.
Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan lagi ke DPRD, karena pilkada langsung dinilai terlalu mahal bahkan menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.
“Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo dalam sambutannya pada puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efesien, seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara tetangga Indonesia.
Indonesia sebenarnya lama mempraktikkan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Masa Orde Lama dan Orde Baru, gubernur diangkat oleh presiden berdasarkan rekomendasi DPRD tingkat I. Kemudian untuk bupati diangkat oleh menteri dalam negeri berdasarkan rekomendasi DPRD kabupaten.
Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Juni 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan pilkada terus berubah hingga 2024.
Pilkada 2024 Termahal Sepanjang sejarah
Pilkada 2024 untuk pertama kali digelar serentak di 415 kabupaten, 93 kota, dan 37 provinsi. Pilkada 2024 merupakan pilkada termahal sepanjang sejarah Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, jumlah anggaran disiapkan untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp 37,52 triliun yang bersumber dari APBD masing-masing daerah.
Anggaran sebanyak itu dialokasi untuk KPU daerah sebanyak Rp 28,76 triliun sebagai dana buat penyelanggaraan seluruh tahapan pilkada, termasuk pengadaan logistik, alat peraga kampanye, sosialisasi, hingga honor penyelenggara.
Kemudian Rp 8,76 triliun dialokasikan untuk Bawaslu daerah sebagai anggaran pengawasan pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan baik.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rata-rata kebutuhan dana pilkada tingkat kabupaten dan kota mencapai Rp 60 miliar hingga Rp 100 miliar, sedangkan untuk tingkat provinsi bisa mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar.
Perbandingan aggaran Pilkada dari tahun ke tahun
Pilkada 2024 merupakan yang termahal, karena pilkada sebelumnya anggarannya tidak pernah ada yang sampai Rp 37 triliun.
Pilkada 2020, berdasarkan data Kementerian Keuangan jumlah anggarannya Rp 20,4 triliun. Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 daerah.
Pilkada 2018 yang diselenggarakan di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, anggarannya Rp 18,5 triliun.
Pilkada 2017 dialokasikan anggaran sebanyak Rp 2,9 triliun
Berikut jumlah kenaikan anggaran dalam empat kali pilkada sejak 2017.
-2017 ke 2018: Kenaikan anggaran sebesar Rp 15,6 triliun (dari Rp 2,9 triliun ke Rp 18,5 triliun).
-2018 ke 2020: Kenaikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun (dari Rp 18,5 triliun ke Rp 20,4 triliun).
-2020 ke 2024: Kenaikan anggaran sebesar Rp 17,12 triliun (dari Rp 20,4 triliun ke Rp 37,52 triliun).
Banyaknya anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 karena pemilihannya digelar serentak di 415 kabupaten, 93 kota, dan 37 provinsi, terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung.
Kemudian ada tambahan daerah pemekaran baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Belum lagi tingkat inflasi yang membuat harga alat peraga kampanye dan logistik lebih mahal dari saat Pilkada 2020.
Pilkada 2024 juga menerapkan teknologi baru berupa e-rekapitulasi dan alat bantu digital lainnya untuk meningkatkan transparansi, sehingga butuh anggaran lebih.
Seperti dilansir Beritasatu.com, alokasi anggaran Pilkada 2024 diprioritaskan untuk logistik dan honor penyelenggara, yang masing-masing mencakup 40% dan 25% dari total biaya.
Pilkada langsung memang menghabiskan banyak anggaran. Namun, jika dikelola dengan baik, dana tersebut bisa menciptakan pilkada yang bersih, transparan, serta tidak disalahgunakan.
Hal paling penting adalah pilkada langsung memungkin masyarakat memilih secara langsung calon pemimpinnya, tanpa harus mewakilkan pada partai politik yang saat ini tingkat kepercayaannya masih relatif rendah.
Pemerintah bisa menekan biaya pilkada lebih murah dengan cara memanfaatkan teknologi terbaru, serta menutup peluang praktik politik uang sehingga persaingan lebih sehat, rakyat bebas memilih tanpa intervensi, dan menghasilkan pemimpin berkualitas demi kemajuan bangsa serta negara. (P-wr)
