PRIORITAS, 9/3/25 (Palu): Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng), Dadi Muradi ST, MT, menyampaikan apresiasi tentang usulan Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid, untuk membangun jalan layang (flyover) di ruas jalan Trans Sulawesi Watusampo – Kota Palu.
Dikatakan, dukungan itu sesuai UU No 38 tahun 2004 tentang jalan yang mengatur jalur khusus untuk pengguna jalan di luar kepentingan umum.
“Kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung apa yang di sampaikan oleh Gubernur terkait membangun jalan flyover di ruas Watusampo yang sering di lewati kendaraan perusahan tambang galian C dan kenginan memang seperti itu,” kata Dadi Muradi kepada Beritaprioritas.com Minggu (9/3/25).
Izin lewati Jalan Nasional
Menurut Dadi Muradi, di beberapa tempat seperti di Kabupaten Morowali, sejumlah perusahaan sudah melaksanakan apa yang di sampaikan Gubernur.
Dikatakannya, kalau mengacu kepada Permen PU No 20 tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan, setiap perusahaan tambang harus mendapat ijin dispensasi kalau melalui Jalan Nasional yang dibangun Kementerian PU. Namun disebutkan, masih banyak yang belum melaksanakan.
“Khusus di ruas jalan Watusampu Kota Palu, BPJN Sulteng sudah membuat MOU (Memorandum Kesepahaman) dengan Walikota Palu dan pihak perusahan tambang galian C guna melakukan perbaikan jalan dan perkuatan dengan menggunakan rigid beton untuk jalan nasional. Mudah-mudahan setelah Lebaran Idul Fitri 1446 H segera dimulai” ujar Dadi.
Saat menggelar audiensi dengan pihak UPT Balai Kementerian PUPR di ruang kerjanya, Jumat (7/3/25), Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Termasuk proyek irigasi, perbaikan jalan nasional, dan penyelesaian infrastruktur strategis lainnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Gubernur adalah kondisi jalan nasional di beberapa wilayah, seperti di Watusampu dan sekitarnya. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah akibat lalu lintas kendaraan berat dari industri tambang. Ia menegaskan, perusahaan tambang harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur jalan.
“Kalau mereka memakai jalan nasional, harus ada kontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Gubernur mengusulkan solusi berupa pembangunan flyover khusus bagi kendaraan tambang agar tidak merusak jalan utama yang digunakan masyarakat.
“Kita tawarkan solusi, misalnya satu flyover besar yang bisa digunakan bersama oleh perusahaan tambang. Ini lebih baik daripada jalan nasional terus-menerus rusak,” ungkapnya. (P-Elkana L)
