Berikut lima fakta demo DPR 28–30 Agustus: Dari tuntutan buruh hingga kerusuhan nasional

Zamir Ambia
4 Sep 2025 15:29

2 minutes reading

Demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berujung ricuh pada Kamis (28/8/25). (IDN Times)

PRIORITAS, 4/9/25 (Jakarta): Demo DPR 28–30 Agustus 2025 meledak jadi krisis nasional. Unjuk rasa dipicu tuntutan menolak tunjangan fantastis anggota DPR dan memperjuangkan keadilan ekonomi. Isu ini mencuat usai kematian driver ojol Affan Kurniawan, meningkatkan ketegangan publik serta memicu gelombang aksi di berbagai kota.

Unjuk rasa 28 Agustus dimulai damai oleh buruh besar seperti KSPI hingga Partai Buruh. Tapi eskalasi cepat saat mahasiswa pelajar masuk, provokasi mencuat dan bentrokan pecah di depan Gedung DPR; polisi pakai gas air mata serta water cannon.

28 Dec 2024

Fakta-fakta

Demo dibuka buruh pagi hari, tuntutan beragam: hapus outsourcing, tolak upah murah hingga PHK massal, reformasi pajak, sahkan RUU Ketenagakerjaan serta RUU Perlindungan PRT, revisi UU Pemilu, dan pengesahan RUU antikorupsi.
Unjuk rasa awalnya damai. Tapi mahasiswa dan pelajar tiba sehingga eskalasi terjadi: massa panjat pagar DPR, lempar benda keras, blokir Tol Dalam Kota; polisi balas dengan gas air mata serta semprotan air tekanan tinggi.
Unjuk rasa meluas ke tol, rel kereta Stasiun Palmerah dan Tanah Abang lumpuh. Kericuhan merembet ke pusat perbelanjaan Senayan; interaksi aparat–demonstran menimbulkan chaos publik transportasi.
Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob saat kerusuhan, memicu kemarahan luas; aksi meluas ke berbagai kota besar dengan kerusuhan serta penjarahan kantor pemerintahan daerah.
Pada hari Sabtu (30/8/25), massa menjebol pintu utama DPR hingga membakar pagar. Rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio serta Uya Kuya dijarah; gedung pemerintahan daerah dibakar di Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan kota lain.

Demo 28–30 Agustus jadi simbol kemarahan publik atas ketimpangan politik dan ekonomi. Dari tuntutan konkret buruh hingga tragedi Affan, eskalasi cepat membuktikan betapa rapuh neraca toleransi massa. Penjarahan serta kerusuhan di berbagai kota menunjukkan isu ini bukan sekadar protes para aktivis, tetapi gerakan kemarahan yang meledak di tengah kesulitan rakyat.

Publik menuntut reformasi nyata: transparansi anggaran parlemen, penghapusan kebijakan diskriminatif dan penguatan perlindungan hukum dan hak pekerja. Meski demo memaksa perubahan kebijakan, akar masalah seperti oligarki politik serta ketimpangan ekonomi butuh perubahan sistemik — bukan hanya deretan amandemen atau permintaan maaf. (P-*r/Zamir Ambia)