PRIORITAS, 3/7/24 (Jakarta) – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan prinsip keterbukaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menghilang. Sebut saja di ranah penindakan yang dilakukan oleh KPK yang belakangan disembunyikan.
“Soal penindakan, saya datang pagi-pagi dalam rapat ini untuk menghargai KPK, tapi setelah saya baca ini (laporan), lah kok apa ya KPK ini? Yang di ranah penindakan, apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini, tunjukkan, kenapa disembunyikan. Padahal salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Tapi malah KPK yang ngumpet-ngumpet kasusnya,” ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap KPK membuka hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh KPK di era sebelumnya. Bukan hanya menjawab ketika DPR mempertanyakannya.
Dalam kesempatan itu. Benny juga mempertanyakan sepinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya kerap dilakukan oleh KPK.
“Kita ingin tau juga, hal yang dulu kita senang tentang OTT, belakangan ini sepi. Apakah tidak ada OTT karena berkurangnya korupsi atau hal apa? Apakah ada tekanan, permintaan supaya tidak ada OTT?” tanya Benny.
Dijelaskan Legislator Dapil NTT ini, pihaknya pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik. Bahkan pihaknya mengusulkan OTT merupakan bagian dari agenda pencegahan, jadi untuk memperbaiki sistem anti korupsi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan terkait Korupsi Politik. Pasalnya, dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tersebut, KPK tidak menjelaskan maksud dari istilah Korupsi politik.
Meski demikian Ia menduga bahwa istilah tersebut terkait dengan proses politik yang dimunculkan tersebut. “Itu yang menjadi catatan saya. mudah mudahan KPK di new era bisa bangkit kembali dan kuat kembali,” tegasnya. (P/wl)
