PRIORITAS, 10/12/24 (Jakarta): Hari Selasa (10/12/24) ini, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran atau DIPA Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga. Selain penyerahan DIPA, Prabowo juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dilaporkan, dalam penyerahan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan, ini merupakan APBN pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. APBN 2025 ini, kata Sri Mulyani, disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2025.
Dikatakan, dalam proses penyusunan pemerintah bersama DPR, Sri Mulyani menuturkan kedua pihak telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritas presiden terpilih dapat diakomodasikan optimal dalam APBN 2025.
“Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan UU APBN 2025, termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru. Pemerintah sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada pimpinan dan pimpinan DPR RI atas masukan dan dukungan kerja sama luar biasa sehingga seluruh proses pembahasan APBN 2025 sesuai jadwal,” papar Sri Mulyani di Istana Merdeka, Selasa (11/12/24).
Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga apresiasi peran BPK dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tonggak penting mewujudkan pemerintahan bersih transparan dan bertanggung jawab.
Belanja negara Rp3,2 T
Sementara itu, dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 Rp 3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9 persen dibandingkan 2024.
“Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan kesehatan Perlinsos, ketahanan pangan dan energi serta perumahan,” paparnya, seperti dilansir CNBCIndonesia.com.
Sementara itu, penerimaan negara dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun. Ini akan diperoleh dari upaya pengumpulan sumber penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara maksimal.
Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan, program unggulan 2025 telah ditampung APBN, melalui program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovaso sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa.
“Arahan presiden prioritas dan fokus pemerintah akan menjadi pegangan alokasi dan realokasi anggaran K/L serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” ujar Sri Mulyani. (P-jr)
