Apkasi dan DPR bahas desain Pemilu 2029 serta fiskal daerah

PRIORITAS, 21/8/25 (Jakarta): Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) membahas arah otonomi daerah dalam forum terbatas di Jakarta, Rabu (20/8/25). Pertemuan itu menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rifqinizamy Karsayuda, sebagai pembicara utama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi sekaligus Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, memandu diskusi. Ia mengatakan pembahasan berfokus pada kemandirian fiskal daerah serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan MK tersebut memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah serta partai politik dalam menyesuaikan skema baru.

Joune menjelaskan forum ini merumuskan sejumlah langkah, mulai dari perbaikan desain Transfer ke Daerah hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah.

“Kami juga mengupas tuntas optimalisasi peran BUMD dan BLUD, serta arah kebijakan Rancangan Undang-undang (RUU) BUMD,” ujar Sekjen Joune Ganda.

Singgung Pemilu 2029

Selain isu fiskal, forum juga menyinggung desain penyelenggaraan Pemilu 2029. Joune menilai perlu ada kodifikasi undang-undang agar pelaksanaan lebih efisien.

Menurut dia, kodifikasi perlu meliputi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang MD3. Tujuannya, penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang berjalan terintegrasi dan hemat sumber daya.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menekankan pentingnya komunikasi legislatif dengan kepala daerah. Ia menyebut sinergi menjadi kunci arah pembangunan.

“Komunikasi strategis seperti ini sangat penting untuk memastikan pembangunan di daerah bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Pertemuan di Sekretariat Apkasi itu diikuti pengurus pusat serta para Ketua Korwil. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen para bupati memperjuangkan otonomi yang lebih mandiri dan efektif. (Beritaprioritas/rp/km)

Read Also

Pembahasan RUU Kepariwisataan resmi ‘carry over’ ke periode selanjutnya

24 Sep 2024