Sudah 6 hari pemerintah AS tutup, nasib 750 ribu pegawai makin terancam

PRIORITAS, 7/10/25 (Washington): Penutupan (shutdown) (kantor) pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah memasuki hari ke-6, semakin mengancam nasib 750 ribu pegawai federal yang kini sudah dirumahkan tanpa tunjangan gaji.

Presiden AS, Donald Trump sebelumnya sempat memberi signal akan ada pemecatan pegawai jika penutupan pemerintahan terus berlanjut.

Read Also

Tentara Israel bombardir Allepo Suriah, 16 anggota kelompok pro-Iran tewas

04 Jun 2024

Pemungutan suara terakhir Senat AS pada 6 Oktober untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan sementara,  guna mengakhiri  penutupan sebagian pemerintah federal,   juga gagal seperti yang diperkirakan.

Ini berarti penutupan pemerintahan, yang kini memasuki hari keenam, akan terus berlanjut. Demikian seperti dikutip Beritaprioritas dari USA Today, hari Selasa (7/10/25).

Senat tidak meloloskan rancangan undang-undang yang saling bertentangan antara Partai Republik dan Demokrat.

Read Also

Amerika Serikat tembakkan rudal balistik antar benua ke laut Pasifik

23 May 2025

RUU yang didukung Partai Republik, yang akan memulihkan pendanaan pemerintah hingga 21 November, ditolak dengan suara 52-42.

RUU tersebut membutuhkan 60 suara untuk disahkan. Proposal dari Partai Demokrat kalah dengan suara 50-45.

PHK masih dibahas

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan pemerintahan,  belum dimulai tetapi terus membayangi.

Leavitt mengatakan Kantor Manajemen dan Anggaran sedang meninjau rencana PHK dengan lembaga-lembaga federal.

Ketika ditanya apakah PHK akan menyusul pemungutan suara Senat yang gagal pada 6 Oktober 2025, Leavitt menolak menyebutkan kapan PHK akan dimulai.

“Kami tidak ingin melihat orang-orang di-PHK,” kata Leavitt. “PHK akan menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan”, lanjutnya.

Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan sekitar 750 ribu pegawai federal atau pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat akan dirumahkan secara bertahap setiap harinya jika government shutdown berlanjut.

Pegawai yang dirumahkan itu termasuk staf Kongres yang tidak akan menerima gaji selama penutupan pemerintahan berlangsung.

Kondisi ini akan menambah tekanan pada anggota parlemen dan Gedung Putih untuk segera mencapai kesepakatan guna membuka kembali pemerintahan.

Bisa PHK permanen

Menurut Direktur CBO, Phillip Swagel,  dalam suratnya kepada anggota parlemen, biaya kompensasi harian bagi pegawai yang dirumahkan mencapai sekitar US$ 400 juta atau sekitar Rp 6,64 triliun. Namun dana itu belum dibayar.

Pemerintahan AS akan berhenti beroperasi jika Kongres gagal mengesahkan anggaran sementara (stopgap spending bill).

Gedung Putih juga memperingatkan status dirumahkan sementara (furlough) dapat berubah menjadi pemutusan hubungan kerja permanen.

CBO menyebut estimasi tersebut didasarkan pada rencana darurat setiap lembaga dan panduan dari Kantor Manajemen Personel (Office of Personnel Management/OPM).

Setiap lembaga wajib menentukan siapa saja pegawai yang dikecualikan dan siapa yang harus dirumahkan. Selama shutdown, tidak ada pegawai yang menerima gaji.

“Personel militer aktif umumnya termasuk dalam kategori pegawai yang dikecualikan dan tetap wajib bekerja selama shutdown berlangsung. Seperti pegawai federal lainnya, mereka baru akan dibayar setelah anggaran kembali disahkan,” jelas Swagel, rilis Beritasatu.com.

Sedangkan anggota Kongres tetap menerima gaji selama penutupan pemerintahan.

Menariknya, pemerintahan Donald Trump masih dapat membuka sejumlah taman nasional dan monumen federal jika diinginkan, meski kemungkinan besar tanpa staf.

Selain itu, beberapa lembaga dapat menggunakan dana dari anggaran wajib (mandatory spending accounts) atau dana yang sudah disetujui Kongres dalam undang-undang besar yang disebut one big beautiful bill.

Hal ini memberi pemerintahan Trump ruang untuk tetap membayar pegawai yang dianggap penting.

Setelah shutdown berakhir, seluruh pegawai federal dan staf Kongres akan menerima gaji mereka secara penuh. Namun, dampak keterlambatan pembayaran terhadap pertumbuhan ekonomi masih sulit dihitung.

Dampak government shutdown terhadap aktivitas bisnis masih belum pasti, dan besarannya bergantung pada durasi penutupan serta keputusan yang diambil pemerintahan. (P-Jeffry W)