Mensos Saifullah Yusuf.(Dok/kompas.com)PRIORITAS, 3/9/25 (Jakarta): Sistem untuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, sudah siap dan akan mulai diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” jelas Mensos Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/9/25).
Dijelaskannya digitalisasi dilakukan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jenis dan besaran bervariasi sesuai kategori penerima manfaat. Merujuk data Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini untuk ibu hamil dan masa nifas (Rp3 juta/tahun), anak usia dini 0-6 tahun (Rp3 juta/tahun), anak SD (Rp900.000/tahun), anak SMP (Rp1,5 juta/tahun).
Bagi anak SMA (Rp2 juta/tahun), sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas berat (Rp2,4 juta/tahun), sementara korban pelanggaran HAM berat (Rp10,8 juta per tahun).
Walaupun pemanfaatan teknologi dinilai mengurangi subyektivitas sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam distribusi bansos, kata dia, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pemutakhiran data secara langsung, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi dari sistem yang disiapkan.
Akurasi data
Bahkan Kemensos juga tetap memastikan pemeriksaan lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. Dalam hal ini ribuan petugas pendamping sosial dan aparat kelurahan akan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.
“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Dikatakan Mensos jika data penerima bansos semakin akurat, maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran dan dengan begitu, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas.
Menurutnya, itu sangat penting, khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang menurut data mencatat angka kemiskinan sebesar 6,59 persen (beberapa digit di bawah angka nasional 8,57 persen) pada tahun 2024.
Dijelaskan Mensos jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional dan berdasarkan diseminasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun per tahun. (P-*r/AM)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
Trending Minggu Ini
No Comments