PRIORITAS, 22/8/25 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Penahanan ini dilakukan setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8/25).
Penyidik membawa Noel keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8/25), pukul 15.36 WIB. Noel tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, tangan terborgol, dan dikawal ketat pegawai lembaga antirasuah itu.
Selain Noel, KPK juga menahan 10 orang lain. Mereka dibawa bersama-sama menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan operasi ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Tim KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Dugaan pemerasan melibatkan pengurusan sertifikasi K3 di sejumlah perusahaan,” kata Budi.
Menurut Budi, penyidik masih menghitung jumlah kerugian akibat praktik tersebut. Hingga kini KPK belum mengumumkan nilai uang yang diduga diperas Noel dan jaringan yang terlibat.
Ada 22 barang bukti
KPK memamerkan 22 barang bukti hasil OTT, termasuk mobil mewah. Penyidik menyita Nissan GTR, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Jeep.
Selain itu, ada motor sport Ducati dan sejumlah unit Vespa yang turut diamankan. Penyidik menyebut barang-barang itu berkaitan dengan aliran dana hasil pemerasan.
“Barang bukti berupa kendaraan bermotor sudah diamankan untuk penyidikan lebih lanjut,” ujar Budi.
Total ada 14 orang yang diamankan dalam operasi ini. KPK menegaskan pemeriksaan akan terus berjalan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.
OTT ini menambah daftar pejabat yang terjerat praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan. Selama ini KPK menyoroti adanya celah dalam regulasi sertifikasi K3 yang memberi peluang penyalahgunaan wewenang.
Kasus Noel menjadi penanda bahwa praktik pemerasan dalam layanan publik masih berulang meski berbagai program pencegahan sudah digencarkan. Pola tersebut memperlihatkan bagaimana izin dan sertifikasi bisa berubah menjadi ladang rente.
KPK memastikan penyidikan tidak berhenti pada Noel. Lembaga itu akan memeriksa struktur pengambilan keputusan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan praktik serupa tidak berulang. (P-Khalied M)
