PRIORITAS, 1/8/25 (Banda Aceh): Anggota DPD RI Periode 2014-2024 asal Aceh, Fachrul Razi, menyoroti ketidakadilan fiskal yang dialami Aceh. Menurutnya, meski provinsi ujung barat Indonesia itu kaya sumber daya alam (SDA) dan menyumbang penerimaan besar bagi negara, pembangunan yang kembali ke daerah tidak sebanding dengan luas wilayah maupun kebutuhan nyata masyarakat Aceh.
“Aceh ini kaya gas, minyak, hasil perkebunan, dan sumber daya lainnya. Tapi faktanya, yang masuk ke kas daerah tidak seimbang dengan apa yang diambil pusat. Uang besar dari PPN dan SDA habis untuk program-program pusat yang tidak jelas arah dan tidak sesuai kebutuhan rakyat Aceh,” kata Fachrul Razi, Senin (18/8/2025).
Ia mencontohkan, hasil gas Arun hingga perkebunan sawit Aceh selama puluhan tahun menjadi penyumbang devisa negara. Namun infrastruktur dasar di banyak kabupaten/kota masih jauh tertinggal.
“Bayangkan, luas wilayah Aceh lebih besar daripada Jawa Tengah. Tapi jalan, listrik, jaringan internet, dan irigasi di desa-desa kita jauh tertinggal. Ini bukti pembangunan tidak seimbang,” ujarnya.
Fachrul Razi menilai, formula dana transfer ke daerah selama ini lebih banyak berbasis jumlah penduduk, bukan luas wilayah atau kontribusi SDA. Akibatnya, daerah seperti Aceh yang luas dan kaya hasil bumi justru mendapat porsi anggaran yang tidak memadai.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan fiskal di masyarakat. “Rakyat Aceh bertanya-tanya, kenapa hasil bumi diangkut ke Jakarta, tapi kita masih miskin, pengangguran tinggi, infrastruktur terbatas. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Sebagai solusi, Fachrul Razi mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan bagi hasil dan transfer ke daerah. “Minimal 20 sampai 30 persen PPN dari transaksi di Aceh harus kembali ke APBA. Itu lebih adil, karena bisa langsung digunakan untuk membangun jalan lintas kabupaten, irigasi sawah, listrik desa, dan internet gampong,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan otonomi fiskal Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Aceh punya kekhususan, punya dasar hukum untuk mengatur lebih luas fiskalnya. Tapi implementasi masih lemah, karena pusat tetap memegang kendali penuh. Ini harus diperjuangkan,” tutup Fachrul Razi. (P-mu/bwl)
